Maksud Terselubung GRIB Jaya di Kisruh dengan BMKG, Rupanya Ormas Pimpinan Hercules Itu...

“Rp5 miliar tidak berdiri sendiri dan tidak pernah ada. Kami tidak pernah bernegosiasi atau melakukan tawar-menawar seperti itu dengan pihak BMKG,” ucapnya.

Wilson juga mengecam media yang memberitakan informasi tersebut tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada pihak GRIB.

Wilson pun mempertanyakan klaim yang beredar mengenai tanah negara yanh diduduki oleg GRIB Jaya.

Menurutnya narasi tanah negara tidak serta merta membatalkan hak-hak perdata ahli waris yang lebih dulu menempati dan memperjuangkan tanah tersebut sejak dekade 1990-an.

“Kalau ujug-ujug bilang tanah negara, hasilnya dari mana? Mereka juga anak bangsa, warga negara yang patut dilindungi,” tegasnya.

Diketahui, BMKG mengaku lahan seluas 127.780 meter persegi yang berada di Kelurahan Pondok Betung adalah aset negara yang telah tercatat secara resmi.

Baca Juga

Dari Jakarta Hingga Bali, BMKG Beri Peringatan Serius Wilayah-Wilayah Ini Terancam Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan Buntut Monsun Asia Menguat

Dalam surat permohonan pengamanan kepada Polda Metro Jaya, BMKG menyebut GRIB Jaya telah menduduki tanah itu secara tidak sah.

“BMKG memohon bantuan pihak berwenang untuk melakukan penertiban terhadap ormas GRIB Jaya,” kata Plt. Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama BMKG Akhmad Taufan Maulana.

Hercules Gerah, Perintah Tegas Dikeluarkan

Mulai gerah dengan kisruh yang menyeret anggota GRIB Jaya, Hercules pun akhirnya mengambil langkah tegas.

Pentolan GRIB Jaya itu langsung mengadakan rapat dengan anggotanya.

Sekjen GRIB Jaya, Zulfikar mebeberkan hasil rapat bersama Hercules yang dengan tegas mendukung langkah pemerintah memberantas premanisme.

Ia meminta agar semua ketua di masing-masing wilayah untuk mendata ulang anggota-anggotanya.

"Kepada seluruh jajaran ketua di seluruh wilayah, sampai di tingkat ranting, untuk mendata ulang anggotanya," kata Zulfikar, mengutip kanal YouTube GRIB TV.

Tak hanya itu saja, Hercules juga meminta agar status dan latar belakang para anggota harus jelas dan diketahui oleh pemimpin wilayah masing-masing.

Bahkan tak tanggung-tanggung, ia meminta pemimpin wilayah untuk segera memecat anggotanya jika mendapatkan laporan buruk dari masyarakat.

"Kalau dilihat ada anggota terindikasi tidak baik, tidak benar kami instruksikan untuk segera mengeluarkan anggota tersebut, untuk memecatnya, jika ada bukti ya. Walaupun belum ditangkap polisi," lanjutnya.