Masyarakat Dayak Bersatu Desak Bubarkan Ormas Hercules, DPRD Kalteng Beberkan Dampak Kehadiran GRIB Jaya

Jakarta, tvOnenews.com - Tak hanya Pecalang dan Gubernur Bali, Wayan Koster saja yang menolak kehadiran GRIB Jaya di Bali. Namun, kini mencuat desakan  Aliansi Masyarakat Dayak Bersatu yang menolak ormas besutan Hercules itu.

Bahkan baru-baru ini, Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S Dohong menerima audiensi dari Aliansi Masyarakat Dayak Bersatu, terkait penolakan ormas GRIB Jaya di Kalteng, pada Kamis, (5/6/2025).

Dalam audiensi tersebut, kata Arton, Aliansi Masyarakat Dayak Bersatu menyampaikan aspirasi terkait penolakan keberadaan Ormas Grib Jaya di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng).

Arton menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu aspirasi dan poin-poin yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Dayak Bersatu.

"Teman-teman Aliansi Masyarakat Dayak Bersatu menyampaikan kepada DPRD Kalteng tentang penolakan adanya Ormas Grib Jaya di Kalteng dan kami pelajari terlebih dahulu tuntutan tersebut," bebernya, pada Kamis (5/6/2025).

Lanjutnya menyampaikan, bahwa menurut Aliansi Masyarakat Dayak Bersatu, keberadaan dan aktivitas Ormas Grib Jaya telah berdampak negatif bagi masyarakat sekitar. 

Baca Juga

Buat Efek Jera! DPRD Minta Pemprov DKI Jakarta Beri Sanksi Tegas ke Parkir Liar

Salah satu dampak yang paling terasa adalah penyegelan yang dilakukan oleh Ormas Grib Jaya terhadap beberapa perusahaan.

Tak hanya itu saja, penyegelan itu mengakibatkan masyarakat yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut kehilangan sumber pendapatan.

Kehilangan sumber pendapatan tersebut menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Hal ini menjadi salah satu poin penting yang menjadi sorotan Aliansi Masyarakat Dayak Bersatu

Arton berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang, karena dapat merugikan masyarakat sekitar.

Kemudian, dia katakan, DPRD Kalteng akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan melakukan kajian dan evaluasi lebih lanjut. Langkah-langkah yang akan diambil akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek hukum dan sosial ekonomi masyarakat.   

DPRD Kalteng berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah.

"Audiensi ini menunjukkan kepedulian DPRD Kalteng terhadap aspirasi masyarakat dan keseriusan dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, buat merinding soal pernyataan sikap Pecalang dari 1.500 Desa Adat di Bali tolak preman berbaju ormas. Aksi ini dilakukan usai Gubernur Bali, Wayan Koster menolak adanya ormas besutan Hercules, GRIB Jaya, di Bali, pada Senin (12/5) lalu.

Diketahui, Gubernur Bali I Wayan Koster menyatakan bakal menolak organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya jika mendaftar di Pulau Dewata.

"Tidak akan diterima, pemerintah daerah berkah menolak. Sesuai kebutuhan dan pertimbangan di daerah," tegas Wayan Koster saat konferensi pers di Jayasabah, Denpasar, Senin (12/5).

Usai pernyataan orang nomor satu di Bali itu mencuat ke publik. Kini giliran Para pecalang dari 1.500 Desa Adat di Bali nyatakan sikap dan resmi deklarasi menolak preman berkedok ormas.

Deklarasi ini sebagai respons atas munculnya fenomena premanisme berkedok ormas yang marak di Pulau Dewata.

Tercatat sebanyak hampir 13.000 pecalang berkumpul di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala Denpasar, Sabtu (17/5/2025), dalam acara Gelar Agung Pecalang.

Pecalang Bali menjadi garda terdepan dalam menjaga adat, budaya, tradisi, dan kearifan lokal Bali.

Begitu penegasan dari Ketua MDA atau Bendesa Agung Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet. (aag)