Pramono Anung Resmi Ubah Nama Bank DKI Jadi Bank Jakarta, Ini Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung resmi mengumumkan perubahan nama baru Bank DKI menjadi Bank Jakarta. 

Perubahan nama tersebut bertepatan dengan momentum perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta. 

Pramono mengaku pemilihan nama menjadi Bank Jakarta merupakan hasil dari pertimbangan mendalam. 

Call name ini juga mencerminkan positioning baru bank daerah yang siap berdiri sejajar dengan lembaga keuangan nasional maupun regional.

"Nama ini bukan hanya singkat dan kuat, tetapi juga membawa aspirasi kolektif warga Jakarta untuk memiliki bank yang mencerminkan identitas kota, sekaligus menjadi bagian dari mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata dia saat peresmian logo dan nama baru Bank Jakarta di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu Jakarta Selatan, Minggu (22/6). 

Pramono juga memperkenalkan logo baru Bank Jakarta, yang tetap menampilkan esensi Monumen Nasional (Monas), namun dengan pendekatan visual yang lebih modern yakni tiga garis diagonal tanpa lingkaran pembatas.

Baca Juga

Pemprov DKI Bakal Pasang Ornamen Betawi di Blok M hingga Pecinan Glodok

"Logo baru ini menyerupai api Monas yang menjulang ke langit sebuah lambang aspirasi yang terus tumbuh, melampaui batas ruang dan waktu," ungkapnya. 

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menegaskan bahwa rebranding ini bukan hanya perubahan visual, tetapi mencerminkan transformasi menyeluruh yang sedang berlangsung di tubuh Bank. 

"Kami ingin masyarakat Jakarta merasakan bahwa perubahan ini bukanlah kosmetik, tetapi mencerminkan komitmen mendalam untuk menjadi bank yang kuat secara finansial, sehat dalam tata kelola, dan hadir secara nyata dalam kehidupan masyarakat," ujarnya. 

Adapun perubahan call name ini menandai dimulainya fase baru transformasi PT Bank DKI menuju arah yang lebih modern, profesional, dan siap bersaing di tingkat nasional dan regional.

Rebranding ini juga menjadi bagian dari langkah strategis dalam menyiapkan implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, serta roadmap jangka panjang menuju Initial Public Offering (IPO). (aha/muu)