News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Ramai-ramai Kementerian dan Lembaga Teriak Minta Tambah Anggaran di 2026 di Tengah Efisiensi

Beberapa Kementerian dan lembaga (K/L) kompak berteriak menyampaikan tambahan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 kepada mitra kerjanya di DPR RI. 
Kamis, 10 Juli 2025 - 17:55 WIB
Rapat DPR
Sumber :
  • Antara

Jakarta, tvOnenews.com - Beberapa Kementerian dan lembaga (K/L) kompak berteriak menyampaikan tambahan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 kepada mitra kerjanya di DPR RI. 

Usulan kenaikan itu karena kebanyakan jatahnya berkurang dari anggaran tahun sebelumnya. Meski Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan efisiensi besar-besaran, tapi K/L yang memiliki peran strategis diminta untuk tidak dicekik dengan potongan anggaran yang besar.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kita menyadari efisiensi itu sangat penting dalam rangka menjaga efisiensi semua K/L, tapi sestrategis K/L ini cekikan," kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, dikutip Kamis (10/7/2025).

Usulan tambahan anggaran K/L belum tentu disetujui karena perlu persetujuan Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Jumlah K/L yang meminta tambah anggaran di 2026 masih bisa bertambah karena sampai berita ini tayang, proses pembahasan di DPR RI masih berjalan.

Berikut daftar K/L yang sejauh ini sudah meminta tambahan anggaran:

1. Kementerian PPN/Bappenas
Pagu anggaran: Rp 764,48 miliar
Minta tambahan: Rp 2 triliun
Total usulan anggaran di 2026: Rp 2,77 triliun

2. Kemenko Bidang Pangan
Pagu anggaran: Rp 137,00 miliar
Minta tambahan: Rp 272,99 miliar
Total usulan anggaran di 2026: Rp 410 miliar

3. Kementerian BUMN
Pagu anggaran: Rp 150 miliar
Minta tambahan: Rp 454 miliar
Total usulan anggaran di 2026: Rp 604 miliar

4. Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Pagu anggaran: Rp 115,71 miliar
Minta tambahan: Rp 200,21 miliar
Total usulan anggaran di 2026: Rp 315,93 miliar

5. Kementerian Pekerjaan Umum
Pagu anggaran: Rp 70,86 triliun
Minta tambahan: Rp 68,88 triliun
Total usulan anggaran di 2026: Rp 139,74 triliun

6. Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pagu anggaran: Rp 223,93 miliar
Minta tambahan: Rp 276,19 miliar
Total usulan anggaran di 2026: Rp 500,13 miliar

7. Kemenko Bidang Politik dan Keamanan
Pagu anggaran: Rp 126,59 miliar
Minta tambahan: Rp 602,24 miliar
Total usulan anggaran di 2026: Rp 728,83 miliar

8. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)
Pagu anggaran: Rp 106,89 miliar
Minta tambahan: Rp 207,21 miliar
Total usulan anggaran di 2026: Rp 314,11 miliar

9. Kemenko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
Pagu anggaran: Rp 124,63 miliar
Minta tambahan: Rp 100,60 miliar
Total usulan anggaran di 2026: Rp 225,24 miliar

10. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Pagu anggaran: Rp 33,65 triliun
Minta tambahan: Rp 71,11 triliun
Total usulan anggaran di 2026: Rp 104,76 triliun

11. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Pagu anggaran: Rp 7,7 triliun
Minta tambahan: Rp 3,63 triliun
Total usulan anggaran di 2026: Rp 11,33 triliun

12. Kementerian Perhubungan
Pagu anggaran: Rp 24,4 triliun
Minta tambahan: Rp 13,25 triliun
Total usulan anggaran di 2026: Rp 37,66 triliun

13. Kementerian Pertanian
Pagu anggaran: Rp 13,75 triliun
Minta tambahan: Rp 30,89 triliun
Total usulan anggaran di 2026: Rp 44,64 triliun

14. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
Pagu anggaran: Rp 428,46 miliar
Minta tambahan anggaran jadi: Rp 2,34 triliun

15. Kementerian Pertahanan
Pagu anggaran: Rp 167,4 triliun
Minta tambahan: Rp 17 triliun
Total usulan anggaran di 2026: Rp 184,4 triliun

16. Kementerian Dalam Negeri
Pagu anggaran: Rp 3,24 triliun
Minta tambahan: Rp 3,14 triliun
Total usulan anggaran di 2026: Rp 6,39 triliun

17. Kementerian Komunikasi dan Digital
Pagu anggaran: Rp 7,72 triliun
Minta tambahan: Rp 12,61 triliun
Total usulan anggaran di 2026: Rp 20,33 triliun

18. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pagu anggaran: Rp 1,82 triliun
Minta tambahan: Rp 48,03 triliun
Total usulan anggaran di 2026: Rp 49,85 triliun

19. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
Pagu anggaran: Rp 12,53 triliun
Minta tambahan: Rp 14,99 miliar
Total usulan anggaran di 2026: Rp 12,55 triliun

20. Kementerian Koperasi
Pagu anggaran: Rp 311,73 miliar
Minta tambahan anggaran jadi: Rp 7,85 triliun

21. Kementerian PAN-RB
Pagu anggaran: Rp 208,15 miliar
Minta tambahan: Rp 314,74 miliar
Total usulan anggaran di 2026: Rp 522,90 miliar

22. Kementerian Kehutanan
Pagu anggaran: Rp 4,93 triliun
Minta tambahan: Rp 2,29 triliun
Total usulan anggaran di 2026: Rp 7,22 triliun

23. Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
Pagu anggaran: Rp 5,05 triliun
Minta tambahan: Rp 16,13 triliun
Total usulan anggaran di 2026: Rp 21,18 triliun

24. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Pagu anggaran: Rp 199 miliar
Minta tambahan anggaran jadi: Rp 1,19 triliun

25. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Pagu anggaran: Rp 878,04 miliar
Minta tambahan anggaran: Rp 1,34 triliun

26. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
Pagu anggaran: Rp 109,6 triliun
Minta tambahan: Rp 63,7 triliun
Total usulan anggaran di 2026: Rp 173,4 triliun

27. Kejaksaan Agung
Pagu anggaran: Rp 8,9 triliun
Minta tambahan: Rp 18,5 triliun
Total usulan anggaran di 2026: Rp 27,4 triliun

28. Mahkamah Konstitusi
Minta tambahan: Rp 130,9 miliar

29. Mahkamah Agung
Pagu indikatif: Rp 10,87 triliun
Minta tambahan: Rp 7,6 triliun
Total usulan anggaran di 2026: Rp 18,47 triliun

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

30. Komisi Yudisial
Pagu indikatif: Rp 82,6 miliar
Minta tambahan: Rp 277,3 miliar

(ebs)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Dari Pegawai Terbaik ke Kursi Dicopot Gubernur Kang Dedi Mulyadi: Prestasi Ida Hamidah Tersorot, Harta Rp5,4 Miliar Ikut Jadi Sorotan

Dari Pegawai Terbaik ke Kursi Dicopot Gubernur Kang Dedi Mulyadi: Prestasi Ida Hamidah Tersorot, Harta Rp5,4 Miliar Ikut Jadi Sorotan

Profil Ida Hamidah, Kepala Samsat Soetta Bandung yang dicopot Gubernur Kang Dedi Mulyadi. Dari prestasi gemilang hingga sorotan harta kekayaan miliaran rupiah.
Banyak Kejanggalan di Laga Kontra Atletico Madrid, Barcelona Dikabarkan Siap Lapor UEFA

Banyak Kejanggalan di Laga Kontra Atletico Madrid, Barcelona Dikabarkan Siap Lapor UEFA

Barcelona dikabarkan siap protes ke UEFA usai kalah 0-2 dari Atletico. Hansi Flick murka soal keputusan wasit dan VAR yang dinilai rugikan Blaugrana.
Haji Her Dipanggil KPK, Bantah Terlibat Kasus Bea Cukai: “Saya Tidak Tahu Apa-Apa”

Haji Her Dipanggil KPK, Bantah Terlibat Kasus Bea Cukai: “Saya Tidak Tahu Apa-Apa”

Haji Her penuhi panggilan KPK terkait kasus Bea Cukai. Pengusaha tembakau asal Madura mengaku tidak tahu soal perkara yang diselidiki.
Jadi Free Agent, Media Korea Beri Julukan Baru Sahabat Megawati Hangestri di Bursa Transfer

Jadi Free Agent, Media Korea Beri Julukan Baru Sahabat Megawati Hangestri di Bursa Transfer

Setter veteran Red Sparks, Yeum Hye-seon, kini resmi berstatus free agent, dan media Korea menyebutnya sebagai “pusat badai” yang akan menjadi sorotan utama.
Jadi Free Agent, Media Korea Beri Julukan Baru Sahabat Megawati Hangestri di Bursa Transfer

Jadi Free Agent, Media Korea Beri Julukan Baru Sahabat Megawati Hangestri di Bursa Transfer

Setter veteran Red Sparks, Yeum Hye-seon, kini resmi berstatus free agent, dan media Korea menyebutnya sebagai “pusat badai” yang akan menjadi sorotan utama.
Harga Minyak Terancam Tertekan, Prabowo Targetkan Indonesia Stop Impor BBM Lewat Program 100 GW

Harga Minyak Terancam Tertekan, Prabowo Targetkan Indonesia Stop Impor BBM Lewat Program 100 GW

Harga minyak berpotensi tertekan seiring target Indonesia stop impor BBM. Prabowo genjot listrik 100 GW dan tutup PLTD demi efisiensi energi.

Trending

Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.
Profil Ida Hamidah Kepala Samsat Soekarno-Hatta yang Dicopot Dedi Mulyadi, Ternyata Punya Prestasi Mentereng

Profil Ida Hamidah Kepala Samsat Soekarno-Hatta yang Dicopot Dedi Mulyadi, Ternyata Punya Prestasi Mentereng

Siapa sosok Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Kota Bandung yang dinonaktifkan sementara oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi? Simak profil Ida Hamidah berikut ini.
Media Vietnam Soroti Proses Calon Naturalisasi Timnas Indonesia Luke Vickery: Generasi Baru dengan Pengalaman A-League

Media Vietnam Soroti Proses Calon Naturalisasi Timnas Indonesia Luke Vickery: Generasi Baru dengan Pengalaman A-League

Salah satu nama yang akhir-akhir ini santer dikabarkan akan menjadi pemain naturalisasi dan amunisi baru John Herdman di Timnas Indonesia adalah Luke Vickery.
Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan, bahwa saat ini dirinya sedang menggodok program kredit angkot listrik yang bisa diikuti oleh para sopir angkot di Jawa Barat.
Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Tak Bakal Bisa Kalahkan The Golden Warriors di Piala AFF 2026

Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Tak Bakal Bisa Kalahkan The Golden Warriors di Piala AFF 2026

Kondisi Timnas Indonesia yang diprediksi akan tanpa kekuatan penuh di Piala AFF 2026, dinilai oleh media Vietnam sebagai angin segar bagi skuad Kim Sang-sik.
Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain naturalisasi timnas berbondong-bondong kembali jadi Warga Negara Belanda setelah kasus paspor meledak di Liga Belanda dalam beberapa pekan terakhir.
Hector Souto Harus Terima Fakta Pahit Jelang Timnas Futsal Indonesia Hadapi Vietnam di Semifinal Piala AFF 2026

Hector Souto Harus Terima Fakta Pahit Jelang Timnas Futsal Indonesia Hadapi Vietnam di Semifinal Piala AFF 2026

Rekor pertemuan menjadi sorotan utama jelang duel Timnas Futsal Indonesia asuhan Hector Souto kontra Vietnam pada babak semifinal Piala AFF Futsal 2026.
Selengkapnya

Viral