Buntut Kasus Laptop Kemdikbud, Kejagung Periksa Eks CEO GoTo Andre Soelistyo

Jakarta, tvOnenews.com - Buntut kasus  dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan pengadaan laptop periode 2019-2022. Kini Kejagung periksa eks CEO GoTo Andre Soelistyo.

"Sudah datang sejak pagi tadi. Sedang diperiksa," ujar Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jakarta, Senin (14/7/2025).

Deiktahui, sebelumnya  penyidik Kejagung juga telah melakukan penggeledahan kantor perusahaan awalnya dirintis didirikan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim itu.

Akhir pekan lalu, Harli mengatakan penggeledahan tersebut dilakukan penyidik pada Selasa (8/7/2025) lalu.

"Benar telah melakukan serangkaian upaya penggeledahan di salah satu tempat," beber Harli menjawab pertanyaan wartawan tentang penggeledahan kantor GoTo, Jumat (11/7/2025).

Bahkan Harli menyebutkan dalam penggeledahan itu, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti. Kendati demikian, ia tak membeberkan lebih lanjut ihwal barang bukti yang disita.

Baca Juga

Bukti Hukum di Era Digital Tak Lagi Cuma Dokumen dan Saksi, Ada Jejak Data hingga AI

Harli menyampaikan saat ini penyidik masih mendalami berbagai barang bukti sitaan dari hasil penggeledahan tersebut.

Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Harli menyebut dalam kasus ini penyidik menemukan indikasi adanya pemufakatan jahat melalui pengarahan khusus agar tim teknis membuat kajian pengadaan alat TIK berupa laptop dengan dalih teknologi pendidikan.

Melalui kajian itu dibuat skenario seolah-olah dibutuhkan penggunaan laptop dengan basis sistem Chrome yakni Chromebook. Padahal hasil uji coba yang dilakukan pada tahun 2019 telah menunjukkan bahwa penggunaan 1.000 unit Chromebook tidak efektif untuk sarana pembelajaran.

Sementara itu, Direktur Public Affairs dan Communications PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), Ade Mulya GoTo menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya mendukung penegakan hukum.

"Kami bersikap kooperatif dan mengikuti arahan dari pihak berwenang. Sebagai perusahaan publik, kami selalu mengedepankan asas tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ungkapnya dalam pernyataan resmi, Jumat pekan lalu. (aag)