Komisi XII DPR Apresiasi Kementerian ESDM Taih Opini WTP 2024
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Komisi XII DPR RI menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas keberhasilannya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi XII DPR dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang diselenggarakan di Ruang Rapat Komisi XII DPR, Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (14/7/2025).
Dalam rilis Kementerian ESDM, yang diterima di Jakarta, Selasa, disebutkan rapat kerja itu secara khusus membahas hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024.
Dalam rapat, dipaparkan bahwa Kementerian ESDM berhasil meningkatkan kualitas laporan keuangannya, yang ditandai dengan perolehan opini WTP, sebuah peningkatan dari opini wajar dengan pengecualian (WDP) tahun 2023.
"Kami menyatakan apresiasi terhadap kementerian ESDM yang telah menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan Keuangan Pemerintah Pusat LKPP tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujar Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, mengutip Antara pada Selasa.
Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan ini juga tecermin dari kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM.
Berdasarkan data yang dipaparkan Menteri Bahlil, realisasi PNBP tahun 2024 mencapai Rp269,65 triliun.
Angka itu melampaui target yang ditetapkan, yaitu Rp238,39 triliun atau capaian mencapai 113 persen.
Kinerja positif juga didukung oleh kontribusi dari subsektor migas, minerba, dan panas bumi.
"Sementara realisasi PNBP sektor ESDM secara keseluruhan sampai dengan bulan Juni 2025 sebesar Rp117,17 triliun 46 persen dari target Rp254,49 triliun. Jadi, insya Allah untuk target APBN bisa kita capai secara keseluruhan untuk 2025, sekalipun memang kerjanya berat," jelas Bahlil.
Komisi VII DPR juga berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.
Dengan laporan keuangan yang akuntabel, DPR dapat menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan dengan lebih optimal, memastikan setiap rupiah anggaran negara di sektor ESDM benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(ant/ree)
Load more