Ratusan Penghuni Rusun Kepung Balai Kota, Protes Tarif Air PAM Jaya yang Disamakan Gedung Komersial
- Abdul Gani Siregar/tvOnenews
Jakarta, tvOnenews.com – Ratusan warga rumah susun (rusun) dari berbagai wilayah DKI Jakarta menggelar aksi damai di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/7/2025).
Berdasarkan pantauan tim tvOnenews.com, para peserta aksi demonstrasi terlihat mengenakan kaos berwarna putih.
Mereka memprotes kebijakan penggolongan pelanggan air bersih PAM Jaya yang dinilai tidak adil dan merugikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di rusun.
Aksi ini dimotori Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (DPP P3RSI) dan diikuti sekitar 40 Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), mewakili lebih dari 200 ribu pemilik, penghuni, dan penyewa rusun di DKI Jakarta.
Puluhan spanduk bernada protes menghiasi depan Balai Kota. Beberapa di antaranya bertuliskan:
“Penghuni Rusun Diperlakukan Tidak Adil, Tarif dan Golongannya Disamakan Gedung Komersial.”
“Pak Gubernur Jakarta Jangan Jadikan Rusun Korban Kebijakan Komersialisasi yang Salah Kaprah!”
“Pak Gubernur Jangan Rajin Ke Mall Aja, Sekali-Kali Ke Rusun Lihat Betapa Mahalnya Air Bersih Kami!!!”
Ketua Umum DPP P3RSI, Adjit Lauhatta, dalam orasinya menyebut aksi ini dipicu oleh Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 730/2024 tentang Tarif Air Minum PAM Jaya.
Kebijakan tersebut menggolongkan rumah susun sebagai pelanggan komersial (Kelompok K III), setara dengan mal dan apartemen mewah.
“Kepgub ini jelas-jelas beraroma ketidakadilan yang sangat kental, karena ‘memaksa’ warga rumah susun yang golongan sebagai Apartemen masuk dalam K III (khusus pelanggan gedung-gedung komersial) yang harus membayar tarif air bersih PAM Jaya lebih dari mahal (Rp21.550) dibanding dengan Rumah Tangga di Atas Menengah dan Rumah Susun Mewah (Rp17.500),” tegas Adjit.
Ia juga menyesalkan sikap Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang dinilai tak merespons keluhan warga.
“Kami tak paham mengapa Pak Gubernur seakan tutup mata dengan hal ini, padahal sudah puluhan anggota kami yang keluhan hal ini. Sampai-sampai kami sudah buat puluhan Laporan Masyarakat di Balai Kota dan sudah bersurat mohon beraudiensi. Tapi tidak ada satu pun yang ditanggapi. Jangan bertemu, surat-surat kami tidak ada yang ditanggapi,” ujarnya.
Adjit menilai penggolongan dalam Kepgub tersebut keliru secara hukum dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Ia berharap Gubernur mau mendengar aspirasi warga rusun.
“P3RSI berharap aksi ini membuka ruang dialog dan mendorong revisi kebijakan yang lebih berpihak pada keadilan sosial. Tapi kalau dengan aksi ini Pak Gubernur pun tak mau ketemu dengan warganya, maka P3RSI bersama-sama warga rusun Se-DKI Jakarta akan menggugat dengan mengajukan Uji Materiil ke Mahkamah Agung,” tegasnya.
P3RSI menyatakan aksi akan dilanjutkan esok hari jika pertemuan dengan Gubernur Pramono belum terwujud. Sekitar 30 perwakilan warga rusun akan berjaga di Pendopo Balai Kota seharian hingga tuntutan mereka didengar. (agr/iwh)
Load more