Mahasiswa USU Dilarang Demo Terkait Rektor USU Dipanggil KPK: Kami Diajak Ngopi-ngopi Agar Tak Hubungi Media

"Jadi, patut digarisibawahi, bahwasanya, kita ngomong ke media adalah bentuk penolakan terhadap ajakan pak Wakil Rektor 2. Jadi, kami menolak untuk dikondisikan, dan kami bakal menggelar aksi Kembali," jelasnya.

Di sisi lain, dalam pernyataan tertulis, ia sampaikan sebagai berikut.

Berhubungan dengan kejadian-kejadian belakangan ini khususnya kejadian rektor usu yaitu di panggil KPK menjadi Saksi kasus tindak pidana korupsi Jalan Umum di daerah Gunung Tua yang dilakukan oleh Dinas PUPR Sumut.  

Perlu kita ketahui bersama pada tahun lalu juga, Rektor Universitas Sumatera Utara pernah dipanggil dan diperiksa Bawaslu Atas dugaan Cawe-cawenya Rektor USU dalam pemilu tahun 2024. 

Selaku praktisi akademisi tentu hal-hal seperti itu membuat kita sangat malu yaa, apalagi seorang Rektor kampus sampai dipanggil KPK dalam kasus korupsi Pembangunan Jalan umum yang jauh dari wilayah kampus USU. 

Apa kira-kira hubungannya Rektor USU yang berada di kota Medan dengan Pembangunan Jalan umum yang berada jauh dari kota medan dan Rektor USU bukan seorang insinyur teknik melainkan Ahli Politik. 

Baca Juga

Audiensi dengan Menteri Hukum, PB SEMMI Siap Jadi Mitra Strategis Pemerintah

Kalau lah tadi Rektor USU sarjana teknik atau pembangunan tersebut dalam wilayah Universitas mungkin masih bisa kita maklumi bersama.  

Oleh karena itu, kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Sumatera Utara menuntut/mendesak Mendesak Ketua Guru Besar dan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera 
Utara agar segera membuat sidang kode etik kepada Rektor Sumatera Utara. 
Demikian kajian yang bisa kami tuangkan dalam selebaran ini. 

Assalamualaikum wr wb

Korlap 
Jalaluddin Pulungan

Terpisah, saat tim tvOnenews.com mempertanyakan terkait apakah benar PMII USU dilarang menggelar aksi demo buntut KPK panggil Rektor USU, di depan Biro USU kepada Kepala Humas USU, Amalia Meutia.

Amalia Meutia mengatakan, setiap ada gerakan demo harus memiliki izin.

"Setiap ada gerakan demo harus memiliki izin. Jika tidak ada izin (surat pemberitahuan demo ke pihak Universitas), pastinya aksi tidak diperbolehkan," jelasnya Kepala Humas USU, Amalia Meutia ketika dihubungi tim tvOnenews.com, melalui pesan WhatsApp, pada Minggu (17/8/2025).