Jakarta Membara, Pengamat: DPR Dan Polri Harus Kembali Ke Jati Dirinya

"Yaitu sebagai penjaga kamtibmas dan lalu lintas, bukan memberikan tugas dan kewenangan yang berlebih di luar fungsi pokoknya. Sehingga seluruh elemen pengawasan dan keamanan negara dapat berjalan dengan baik dan terukur," lanjut Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta itu. 

Adapun terkait unjuk rasa memprotes gaji dan tunjangan DPR, menurutnya akar permasalahan itu sebenarnya ada pada masalah kemiskinan dan pembodohan. Serta, mahalnya biaya hidup, yang kebijakannya diambil oleh elite politik. 

"Yang dalam menjalankan tugas serta kewajibannya tidak berpihak kepada kepentingan mensejahterakan rakyat," tuturnya. 

"Masalah isu tentang tunjangan anggota DPR dan komentar yang arogan serta gaya hidup pesta pora yang dipertontonkan secara terbuka oleh anggota DPR di tengah kesengsaraan dan sulitnya masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari hari menjadi pemicu kemarahan dan kebencian rakyat," sambung Rudy. 

DPR dalam hal ini para pimpinan partai politik, harus benar-benar berubah total dalam sikap dan perilaku politiknya yang dianggap sangat elitis. Serta harus benar-benar memperhitungkan kepentingan rakyat dan menjadi pengawas eksekutif dan yudikatif, serta membuat perundang-undangan yang berpedoman kepada ideologi Pancasila yang berkeadilan sesuai fungsinya sebagai legislatif. 

"Bukan justru mencari muka dan bersikap selalu membela eksekutif dan yudikatif karena adanya kepentingan pribadi dan kelompoknya," tandasnya. (ebs)

Baca Juga

80 Tahun Peringatan Peristiwa Merah Putih di Manado Jadi Momentum Peringatan Sejarah Bagi Generasi Muda