4 Biang Kerok Kemarahan Rakyat, Mahfud MD Desak Pemerintah Segera Atasi Huru-hara: Ini Akumulasi Kekecewaan!

Jakarta, tvOnenews.com - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara terkait ketegangan antara aparat dan masyarakat dalam rangkaian demo massal yang ada di berbagai wilayah.

Mahfud menilai kondisi huru-hhara yang memanas belakangan ini bukan sekadar karena insiden sesaat, melainkan akumulasi kekecewaan rakyat terhadap pemerintah, DPR, hingga aparat penegak hukum yang sudah lama terpendam.

Melalui unggahan di YouTube pribadinya, Mahfud menyebut kemarahan publik lahir dari masalah yang tidak kunjung diselesaikan.

Ia menegaskan bahwa rakyat maupun aparat sama-sama korban dari sistem yang berjalan tidak efektif.

“Masalah utama yang kita lihat itu adalah akumulasi kekecewaan ini. Apa akumulasi kekecewaan itu, kebijakan-kebijakan pemerintah yang banyak sekali menimbulkan protes di berbagai bidang dan hampir setiap saat protes-protes itu muncul," ujarnya, dikutip Minggu (31/8/2025).

Ia mengibaratkan penyelesaian masalah selama ini hanya seperti “ngasih permen,” meredakan sesaat tetapi tak pernah menyelesaikan akar persoalan. Akibatnya, protes demi protes muncul nyaris tanpa henti sebagai bukti ketidakpuasan masyarakat.

Baca Juga

Pramono Sebut RS Sumber Waras Bakal Jadi RS Internasional untuk Kanker-Jantung

Terlepas dari insiden-insiden konkret yang terjadi seperti tewasnya Affan Kurniawan dan marahnya publik pada sejumlah politisi, Mahfud MD meringkas sedikitnya empat faktor utama yang ia sebut sebagai biang kerok ngamuknya masyarakat.

1. Kebijakan yang Bermasalah

Banyak kebijakan pemerintah justru menimbulkan protes. Namun, menurut Mahfud, penyelesaiannya justru kerap tidak jelas, seolah ditunda, tanpa menyentuh akar masalah.

2. Politisi yang Arogan

Mahfud menyoroti sikap sebagian politisi yang dinilai arogan dan tidak berempati pada rakyat.

“Banyak politisi yang arogan, tidak punya empati, terhadap kehidupan masyarakat. Sehingga menimbulkan reaksi yang kemudian memanas,” ujarnya.

3. Penegakan Hukum yang Tidak Jelas

Menurutnya, hukum berjalan tidak konsisten. Ada kasus yang diproses, ada yang dibiarkan. Masalah kecil bisa berlarut-larut, sementara perkara besar hanya diumumkan tanpa tindak lanjut nyata. “(proses hukum) ada yang jalan, ada yang tidak. Ada yang hanya masalah sepele saja tidak bisa diselesaikan,” tegas Mahfud.

4. Korupsi dan Pejabat Korup yang Masih Ambil Peran