Hindari Upaya Membenturkan Rakyat dengan Aparat, Jaga Demokrasi Tetap Sehat

Jakarta, tvOnenews.com - Gelombang aspirasi rakyat di berbagai daerah belakangan ini mencerminkan semangat koreksi terhadap perilaku para wakil rakyat di parlemen. Suara yang lahir dari masyarakat merupakan bagian penting dari kehidupan berdemokrasi yang sehat dan harus dijaga agar tetap konstruktif.

Namun, di tengah gerakan tersebut, muncul oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan situasi dengan mengadu rakyat dan aparat. Polri maupun TNI pada hakikatnya adalah bagian dari rakyat, sehingga upaya membenturkan keduanya justru berpotensi merusak persatuan dan tujuan perjuangan itu sendiri.

Dalam demokrasi, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Yang perlu dihindari adalah tindakan provokatif yang mengarah pada kekerasan dan pertentangan, terutama dengan aparat yang memiliki tugas menjaga keamanan.

Analis Politik Senior Boni Hargens menilai perjuangan rakyat untuk mengoreksi perilaku anggota DPR patut diapresiasi. Namun ia menyayangkan adanya pihak-pihak yang berusaha mengail di air keruh.

“Perjuangan rakyat hari ini adalah perjuangan yang mulia untuk mengoreksi watak dan perilaku para wakil mereka di parlemen. Namun, kita menyesalkan jika ada oknum tidak jelas berupaya mengail di air keruh dengan membenturkan massa rakyat dengan aparat keamanan, TNI dan Polri adalah bagian dari rakyat,” kata Boni Hargens dalam keterangannya, Minggu (31/8/2025).

Boni menegaskan, TNI-Polri bukan musuh rakyat. “Mereka bukan musuh rakyat. Maka, perlu ada kesalingpahaman dan bahu-membahu dalam memperjuangkan kehidupan demokrasi yang lebih baik,” ujarnya.

Baca Juga

MK Tolak Pembatasan Masa Jabatan Kapolri, Pengamat: Biarkan Itu Jadi Hak Prerogatif Presiden

Di sisi lain, ia mengecam insiden tewasnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob. Meski begitu, ia menilai Polri bertindak tegas dengan langsung menindaklanjuti kasus tersebut.

“Kita mengutuk tindakan oknum dalam kematian saudara kita Affan Kurniawan, dan Polri sudah menyatakan dengan tegas komitmen untuk memperbaiki kinerja,” katanya.

Ia juga mengingatkan pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai pentingnya menghadirkan Polri yang humanis. “Kita semua menjadi saksi sejarah bahwa hal macam ini tidak boleh lagi terjadi di masa depan. Sebagaimana ditegaskan Kapolri Listyo Sigit sebelumnya bahwa Polri yang humanis adalah Polri yang dikehendaki rakyat, maka komitmen itu harus dihargai,” tambahnya.

Direktur Eksekutif LPI tersebut menekankan bahwa rakyat Indonesia berhak menyampaikan protes atau aspirasi kepada pejabat negara, asalkan dilakukan dengan cara yang baik.

“Rakyat berhak bersuara dan menyatakan protes karena konstitusi membolehkan itu dan karena rakyatlah pemilik kekuasaan. Namun, kita tidak mau rakyat dijadikan mainan oleh penumpang gelap yang ingin menghancurkan institusi negara,” ujarnya.

Boni pun meminta agar masyarakat tetap bersatu dan menjadikan demokrasi sebagai sarana membangun bangsa. “Apapun bentuk gerakan rakyat hari ini, negara sudah seharusnya melihat itu sebagai masukan yang baik dan belajar dari peristiwa ini untuk perbaikan yang substantif ke depan, dalam rangka menempatkan rakyat sebagai tujuan teleologis dari kehidupan berdemokrasi,” pungkasnya. (nsp)