Aksi Unjuk Rasa Berujung Kerusuhan-Penjarahan, TNI Bantah Ada Skenario Darurat Militer

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita membantah tuduhan bahwa ada skenario kerusuhan hingga penjarahan untuk bisa memberlakukan status darurat militer.

“TNI saat ini dalam satu soliditas yang sangat kuat antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan. Tentunya kita dalam satu kodal itu semuanya,” tegas Tandyo di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025).

“Kalau ada anggapan seperti itu, tentunya itu sangat salah. Jauh dari apa yang kita lakukan,” lanjutnya.

Tandyo menuturkan, seluruh prajurit TNI taat terhadap konstitusi. Oleh karena itu, pihaknya turut melakukan pengamanan wilayah atas permintaan, bukan atas inisiatif institusi. Tugas pengamanan TNI itu, kata dia, juga telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kita, semuanya TNI kita taat konstitusi. Kita memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan itu sendiri,” ujar Tandyo.

Lebih lanjut, dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga telah memanggil untuk memberikan arahan langsung kepada Panglima TNI dan Kapolri terkait pengamanan aksi unjuk rasa.

Baca Juga

Prabowo Pimpin Rapat Karhutla di Sumsel, Kapolda Sampaikan Laporan dan Hasil Penanganan ke Presiden

“Ini saya sampaikan bahwa pada saat tanggal 30, Pak Presiden memanggil Kapolri dengan Panglima TNI dan Panglima TNI dan Kapolri menyampaikan statement itu. Dan kita solid jadi satu di situ. Bagaimana untuk mengelola ini sama-sama,” tuturnya.

“Jadi tidak ada kita mau ngambil alih. Itu tidak ada. Karena itu disampaikan bahwa yang dikedepankan adalah Kapolri dulu. Baru setelah itu ada kondisi seperti ini, barulah kita jadi satu dengan Kapolri. Tidak ada keinginan kita untuk mengambil,” tandas Tandyo. (saa/nba)