Warga Transmigran di Puncak Jeringo Lombok Timur Menanti Kepastian Lahan dan Fasilitas Dasar
- tvOnenews.com/Rika Pangesti
Jakarta, tvOnenews.com - Suara lirih bercampur harap datang dari Basri (42), warga transmigran asal Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suwela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Di hadapan Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara dan jajaran pemerintah daerah yang berkunjung, ia menyampaikan isi hati yang telah dipendam selama 16 tahun.
Sudah 16 tahun Basri hidup di kawasan transmigrasi yang dibuka sejak 2009. Sebagai cucu dari generasi pertama transmigran, ia menyimpan harapan besar agar pemerintah segera memberi kepastian atas hak lahan dan menghadirkan fasilitas dasar yang layak bagi warga.
- Istimewa
“Kami ini sudah lama menunggu kejelasan lahan usaha. Ada sekitar 200 kepala keluarga yang baru dapat lahan pekarangan, tapi lahan usaha sampai sekarang masih belum jelas karena katanya masih sengketa. Padahal, kami ditempatkan di sini sejak 2009,” ujar Basri kepada Menteri Transmigrasi.
Menurutnya, warga transmigran hanya ingin kepastian hukum atas tanah yang dijanjikan negara.
“Sejak nenek kami meninggal, lahan usaha kami belum juga jelas, Pak Menteri. Sudah empat kali ganti gubernur, empat kali ganti bupati, tapi masalah tanah transmigrasi belum juga selesai," kata Basri dengan nada bergetar.
16 Tahun Menunggu Kepastian
Program transmigrasi di Puncak Jeringo dimulai pada tahun 2009. Saat itu, ratusan kepala keluarga ditempatkan di kawasan perbukitan dengan janji lahan pekarangan dan lahan usaha. Namun, janji itu belum sepenuhnya terealisasi.
Menurut Basri, sekitar 200 kepala keluarga masih menunggu kejelasan status lahan usaha yang hingga kini belum diproses. Sebagian lahan diklaim pihak lain, bahkan ada sengketa yang membuat penyelesaian terhambat.
"Penyiapan lahan transmigrasi itu kan harus jelas dulu sebelum warganya ditempatkan. Tidak mungkin setelah 16 tahun baru muncul sengketa,” tegasnya.
Kekurangan Air dan Infrastruktur Terbatas
Selain masalah lahan, warga Puncak Jeringo juga menghadapi tantangan lain. Air bersih menjadi masalah utama.
Setiap musim kemarau, mulai bulan Juli hingga Agustus, warga harus menempuh jarak tiga kilometer untuk mendapatkan sumber air.
“Kalau tidak ada air, bagaimana kami bisa bertani? Padahal mayoritas di sini hidup dari jagung dan tembakau,” kata Basri.
Infrastruktur jalan pun masih terbatas. Akses menuju desa cukup sulit, terlebih saat warga membutuhkan pertolongan darurat. Basri berharap pemerintah menyediakan mobil ambulans agar warga bisa lebih cepat mendapat layanan kesehatan.
“Kami punya puskesmas, punya polindes, tapi fasilitasnya minim. Bidannya ada, tapi peralatannya tidak lengkap. Kalau ada yang sakit parah, jarak ke kecamatan bisa lebih dari 10 kilometer,” jelasnya.
Meski hidup dengan keterbatasan, warga transmigran di Puncak Jeringo menyimpan banyak potensi. Anak-anak muda memiliki keterampilan di bidang perbengkelan, pertukangan, menjahit, hingga usaha kecil seperti pembuatan kerupuk. Namun, potensi itu belum mendapatkan dukungan optimal.
“Kami pernah diminta buat proposal oleh Kementerian Sosial, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Harapan kami, ada program nyata untuk pengembangan UMKM di sini,” ungkap Basri.
Kendati penuh keluhan, Basri tetap menyampaikan rasa bangga dan syukur atas perhatian pemerintah. Baginya, kehadiran Menteri ke desa mereka menjadi secercah harapan.
“Bapak boleh ciptakan banyak program, tapi kalau tanah untuk kami bertani tidak ada, bagaimana kami bisa hidup? Kami hanya minta satu, hak kami tolong dipenuhi,” tutup Basri.
Selama 16 tahun, warga transmigran Puncak Jeringo telah belajar bertahan dengan segala keterbatasan. Kini, mereka menanti bukan sekadar janji, tetapi kepastian. Kepastian atas tanah, air, dan masa depan yang lebih layak di tanah yang sejak awal dijanjikan untuk mereka. (rpi/raa)
Load more