Andai Saja Gus Dur Masih Hidup, Perihal Gaji DPR Naik kata Yenny Wahid Sudah Pasti Ayahnya Bakal Ngomong Begini

Jakarta, tvOnenews.com- Isu kenaikan gaji dewan perwakilan rakyat (DPR) sempat menjadi sorotan publik dimedsos, hingga menuai pro-kontra. Apakah tepat bila dewan anggota naik gajinya?.

Polemik kenaikan gaji DPR ini juga disuarakan oleh masyarakat dengan aksi demo beberapa hari terakhir. Demo terjadi berbagai daerah, termasuk di Jakarta yang protes ke Pemerintah, seperti perihal gaji dan tunjangan DPR. 

Sumber :

• dok.kolase tvOnenews.com/tvone

Kabar kenaikan gaji DPR ini ramai diperbincangkan dan viral. Ternyata juga mendapatkan protes dari berbagai pihak, salah satunya Yenny Wahid.  

Dalam keterangannya, Putri dari Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh itu juga menyayangkan adanya isu kenaikan gaji DPR di tengah situasi yang tidak tepat.

Baca Juga

Ancaman Badai PHK Menguat, DPR Desak Pemerintah Siapkan Deteksi Dini

“Aduh, Rp3 juta sehari di kos-kosan. Saya juga mau sih jadi pengusaha kos-kosan kalau bisa nyewain Rp3 juta per hari,” kata Yenny tanggapi soal kenaikan gaji dan tunjangan DPR di Balai Kota Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (4/9/2025).

Lebih lanjut, wanita yang akrab dipanggil Yenny Wahid juga mengimbau agar seluruh anggota DPR RI dapat menahan diri di tengah ekonomi yang tengah sulit. Menurutnya, ada baiknya anggota dapat mengurangi fasilitas-fasilitas yang berlebihan.

“Rakyat sedang menjerit. Kita harus lebih menahan diri untuk tidak menghamburkan uang untuk kebutuhan kebutuhan yang bukan kebutuhan primer,” jelasnya.

Sehubungan dengan kebijakan gaji dan tunjangan DPR naik tersebut, mengingatkan ucapan almarhum Gus Dur waktu masa memimpin. Dia dengan tegas katakan, sang ayah akan bertindak berpeluang menolak kebijakan tersebut,

“Almarhum Gus Dur sudah jelas. Nggak akan cuma bicara, mengambil tindakan. Teman-teman sekalian tahu Gus Dur sikapnya seperti apa,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok Ketua DPR ditetapkan Rp 5.040.000 per bulan, Wakil Ketua Rp 4.620.000, dan anggota DPR Rp 4.200.000. 

Namun yang membuat total penghasilan DPR fantastis, ketika ditambah berbagai tunjangan tambahan. Aturan mengenai tunjangan ini tertuang dalam Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010.