Soroti Soal Tata Kelola LPDP, Anggota Komisi XI DPR RI Minta Fokus Bagi yang Kurang Mampu

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN, Primus Yustisio menyebut perlunya evaluasi terhadap tata kelola dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Primus menilai, bahwa sejauh ini LPDP tidak transparan terkait dengan mekanisme penyampaian laporan. Sehingga masyarakat sulit untuk mengakses hal tersebut.

"LPDP ini kurang transparan kalau menurut saya. Ini kan cuma laporan kepada publik setiap tahunnya, cuma agregat saja. Tapinya ke mana, dari mananya, nah ini perlu ke depan dibuka," kata dia dalam rapat di Komisi XI DPR RI, Kamis (11/9).

Primus juga menekankan bahwa proses seleksi beasiswa LPDP harus diprioritaskan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Pasalnya, ia menyebut jika prestasi menjadi tolak ukur, banyak orang yang justru memiliki prestasi merupakan orang yang bukan tidak mampu.

"Kalau saya boleh tekankan yang tidak mampu dulu, Pak. Kadang-kadang yang berprestasi itu belum tentu tidak mampu. Di Indonesia itu yang berprestasi biasanya orang tuanya di atas rata-rata secara finansial. Nah, ini yang harus dipilah," ujarnya.

Baca Juga

Krisis Iklim Ancam Masa Depan Pendidikan Anak Perempuan, Plan Indonesia: Kalau Orangtua Gagal Panen, Anak Bisa Bisa Dinikahkan Dini

Selain itu, Primus meminta persyaratan terkait dengan beasiswa LPDP ini tidak harus di persulit. Jika itu terjadi maka ada terseleseksi dengan sendirinya.

"Persyaratannya tidak perlu diperberat, Pak. Nanti akan terseleksi dengan sendirinya," tuturnya.

Oleh karena itu, dirinya menegaskan, bahwa tata kelola LPDP ini harus segera di evaluasi, mengingat setiap masyarakat memiliki hak yang sama terkait dengan pendidikan.

"Ini tidak bisa ditutupi lagi dari publik, netizen ini teriak-teriak, masyarakat ini diwakilkan netizen mereka punya hak yang sama tetapi tidak bisa mengakses," tandasnya. (aha/raa)