Analis Politik dan Militer Mencium Penyebab Utama Budi Gunawan Dilengserkan: BIN Harus Direformasi

Jakarta, tvOnenews.com - Penyebab Utama pencopotan mantan Menko Polkam, Budi Gunawan masih menjadi pertanyaan publik hingga elite politik. Namun, Analis Politik dan Militer Universitas Nasional, Selamat Ginting mencium penyebab utama Budi Gunawan dilengserkan. 

Menurut Gintin, pencopotan Budi Gunawan dari adanya kerusuhan atau demonstrasi besar – besaran di sejumlah kota.

“Ini menurut saya dari analasis politik merupakan respon dari kondisi saat ini. Kondisi saat ini apa? Baru saja terjadi Agustus kelabu, dan ini tentu dipantau juga oleh Presiden. Karena pencopotan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Agustus kelabu itu,” ucap Ginting, dikutip dari youtube Forum Keadilan TV, Rabu (10/9/2025).

Namun, kata dia, istana menyebutkan kerusuhan tersebut bukan alasan pergantian Menko Polkam, Budi Gunawan.

Selain itu, ia mengugkapkan bahwa Presiden Prabowo tengah menunjukkan teka-teki adanya penataan ulang (reshuffle) berkelanjutan.

"Ini adalah tombol bahwa presiden akan melakukan reshuffle kabinet bukan hanya jilid kedua saja, terutama nanti di Oktober akan ada reshuffle jilid ketiga,” jelasnya.

Baca Juga

Yuddy Chrisnandi: Komitmen Antikorupsi Terlihat dari Sikap Tak Intervensi Proses Hukum

Bahkan, ia menilai posisi Budi Gunawan sebagai Menko Polkam yang dilengserkan merupakan sinyal bahwa rentan untuk dicopot.

“Ini justru membuatnya posisi Budi Gunawan menjadi sangat rentan di pemerintahan Prabowo Subianto, sejak awal diumumkan. Bagi saya ini rentan sekali, rentan untuk dicopot.” bebernya.

Lalu, ia sebut, figur Budi Gunawan sudah lama diincar oleh Presiden Prabowo untuk dicopot.

Hal ini karena, kata dia, Prabowo akan secara perlahan menggeser orang – orang titipan Presiden ke 7, Joko Widodo (Jokowi).

Ini memang manuver politik strategis yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dalam mereshuffle Budi Gunawan. Kenapa? Karena memang ada kecenderungan sejak awal untuk mengganti figur ini,” terangnya.

“Jadi inikan politik akomodasi sejak awal pembentukan kabinet. Saya dari awal mencium gelagat, ini ada kecenderungan “orang – orang yang dianggap titipan” terutama titipan  mantan presiden Jokowi, ada kecenderungan untuk diganti,” ucapnya.

Seperti diketahui, kata dia, sebelum jadi Menko Polkam, Budi Gunawan merupakan Kepala BIN di era Jokowi.

Menurut Ginting jabatan sebagai Kepala BIN selama 8 tahun adalah mula dari adanya kerusuhan seperti saat ini.

“Budi Gunawan sebelum jadi Menko Polkam adalah Kepala Badan Intelijen Negara selama 8 tahun. Menurut saya, kritik terhadap BIN selama dipimpin Budi dampaknya adalah sekarang, seperti kerusuhan,” urainya.

“Kenapa? Karena aparatur intelijen kita menjadi tumpul analisisnya. Karena selama dipimpin Budi 8 tahun, BIN ini banyak diseret ke politik praktis untuk tujuan – tujuan kekuasaan. Sehingga sekarang BIN menjadi gagap, maka BIN harus direformasi,” jelasnya.

Di sisi lain, Ginting menyentil  bahwa sudah seharusnya BIN menjadi intelijen negara bukan justru intelijen kekuasaan untuk kepentingan politik.

“BIN itu harusnya untuk intelijen negara, bukan untuk intelijen kekuasaan seperti era Jokowi. Digunakan untuk kepentingan politik praktis kekuasaan Presiden Jokowi,” ucapnya.

Selain itu, menurut Ginting, Budi Gunawan juga tidak mencontohkan sebagai Intelijen yang tertutup. Hal inilah yang membuat pihaknya menilai bahwa Budi Gunawan tidak pas menjabat sebagai Kepala BIN.

“Itu karakter figure Budi Gunawan yang menurut saya tidak pas untuk menjadi kepala BIN waktu itu, karena backgroundnya polisi lalu lintas yang lebih terbuka dan biasa melakukan penyuluhan,” bebernya.

“Sehingga intelijen di era Budi seperti tugas – tugas pembinaan territorial di TNI, pamer soal ketika Covid bikin posko segala macam, seragamnya mencolok, harusnya intelijen itu tidak berseragam, tidak menunjukkan dirinya. Intelijen mestinya tertutup, kantornya juga gitu, ini kok seperti kantor partai, di cat merah,” sambungnya.

Bahkan, ia jelaskan, pemilihan Budi Gunawan menjadi Kepala BIN saat itu merupakan kesalahan besar yang dilakukan Jokowi.

“Itu sebenarnya bahaya untuk keamanan negara. Kantor atau markas intelijen itu harusnya disamarkan. Itu karena Budi Gunawan backgroundnya bukan intelijen, ini kesalahan Jokowi saat itu menempatkan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN saat itu, ini analisis saya,” pungkasnya. (aag)