Resmi Diperpanjang, Pengisian Dokumen PPPK Paruh Waktu 2024: Cek Jadwal Terbaru dan Besaran Gaji 2025

Jakarta, tvOnenews.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi memperpanjang waktu pengisian dokumen bagi para calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para tenaga honorer yang kini memiliki kesempatan lebih luas untuk melengkapi administrasi.

Melalui surat bernomor 13834/B-KS.04.01/SD/D/2025, BKN mengumumkan perpanjangan jadwal pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan proses usul penetapan Nomor Induk (NI) PPPK Paruh Waktu. Perubahan ini berlaku untuk seluruh calon PPPK yang tengah mengikuti proses rekrutmen tahun anggaran 2024.

Jadwal Pengisian Dokumen PPPK Paruh Waktu 2024

Berikut rincian terbaru jadwal yang telah disesuaikan BKN:

• Pengisian DRH diperpanjang hingga 22 September 2025 (sebelumnya 20 September 2025).

• Usul Penetapan NI diperpanjang hingga 25 September 2025 (sebelumnya 20 September 2025).

• Penetapan NI tetap sesuai jadwal awal, yaitu hingga 30 September 2025.

Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, menegaskan kebijakan ini diambil demi memberi ruang lebih luas kepada para calon PPPK. “Dengan perpanjangan waktu ini, diharapkan seluruh calon dapat menyiapkan dokumen dengan lebih baik tanpa terburu-buru,” ujar Zudan, Jumat (12/09/2025).

Baca Juga

Viral Status PPPK Nurul Akmal, Kemenpora Koordinasi dengan KemenPAN-RB

Selain itu, BKN juga memberi keleluasaan dalam penyediaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Para calon PPPK diperbolehkan menggunakan surat pengurusan SKCK dari Polsek setempat, sementara dokumen SKCK asli dapat menyusul setelah penetapan Nomor Induk selesai.

Dasar Hukum PPPK Paruh Waktu

Dasar hukum pengangkatan PPPK Paruh Waktu tertuang dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025. Program ini menjadi solusi bagi tenaga honorer yang belum berhasil lolos seleksi CPNS maupun PPPK penuh waktu, namun tetap dibutuhkan oleh instansi pemerintah.

Skema kerja PPPK Paruh Waktu berbeda dari ASN penuh waktu karena jam kerja lebih fleksibel. Namun demikian, pegawai tetap berhak memperoleh gaji serta sejumlah tunjangan sesuai aturan.

Gaji PPPK Paruh Waktu 2025

Berdasarkan diktum ke-19 Kepmen PAN-RB Nomor 16/2025, gaji PPPK Paruh Waktu ditetapkan paling sedikit sama dengan penghasilan terakhir saat menjadi pegawai honorer atau mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) di wilayah tempat bertugas.

Sebagai gambaran, berikut beberapa besaran UMP 2025 yang menjadi acuan gaji minimal PPPK Paruh Waktu:

• DKI Jakarta: Rp 5.396.760

• Papua: Rp 4.285.848

• Sulawesi Utara: Rp 3.775.425

• Bangka Belitung: Rp 3.876.600

• Aceh: Rp 3.685.615

• Jawa Tengah: Rp 2.169.348

• DI Yogyakarta: Rp 2.264.080

Besaran gaji tersebut berlaku sebagai standar minimal dan masih dapat ditambah sesuai kemampuan keuangan instansi. Menariknya, penentuan gaji tidak membedakan latar pendidikan, baik lulusan SMA maupun S1, karena perhitungan didasarkan pada jam kerja serta kebutuhan instansi.

Tunjangan PPPK Paruh Waktu

Selain gaji pokok, PPPK Paruh Waktu juga berhak atas sejumlah tunjangan, antara lain:

• Tunjangan pekerjaan sesuai jenis dan tanggung jawab.

• Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang hari raya keagamaan.

• Tunjangan transportasi dan fasilitas kerja dalam kondisi tertentu.

• BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan sebagai perlindungan sosial.

Namun, hingga kini regulasi detail mengenai tunjangan masih menyesuaikan dengan kebijakan instansi pusat maupun daerah. Untuk pemerintah daerah, penyesuaian gaji dan tunjangan sangat bergantung pada kemampuan fiskal masing-masing.

Harapan dari Program PPPK Paruh Waktu

Dengan adanya perpanjangan waktu dan kepastian mengenai gaji serta tunjangan, diharapkan program PPPK Paruh Waktu dapat menjadi jawaban bagi tenaga honorer yang menunggu kepastian status kepegawaian. Selain membuka peluang kerja lebih luas, kebijakan ini juga menjadi langkah pemerintah dalam memperkuat pelayanan publik dengan sumber daya manusia yang profesional. (nsp)