5.000 Dapur MBG Diduga Fiktif, DPR Minta BPK Audit Secara Menyeluruh

Maka itu, Anggota Komisi Kesehatan DPR itu mendesak BGN untuk segera mempublikasikan data rinci terkait titik lokasi, status pembangunan, dan jadwal operasional seluruh SPPG. 

Nurhadi juga meminta BGN untuk memperbaiki sistem verifikasi agar dilakukan paralel sejak proses pengajuan, bukan setelah masalah mencuat. 

"BGN harus menjamin percepatan pembangunan agar hak anak-anak atas gizi tidak terus tertunda," tegasnya.
 
Lebih jauh, Nurhadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kinerja dan keuangan, tidak sekadar menilai laporan administratif. 

Jika terbukti ada penyimpangan, Negara wajib menindak tegas baik mitra maupun oknum internal yang terlibat.

"Program MBG adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, bukan proyek yang boleh dijadikan ajang bisnis. Setiap keterlambatan pembangunan dapur berarti keterlambatan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia," ucap Nurhadi.  

"Keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah dapur terbangun, melainkan dari kualitas makanan yang benar-benar sampai ke meja anak-anak sekolah," pungkasnya.

Baca Juga

Perpres Ojol Resmi Terbit, DPR Pastikan Aturan Tiga Kementerian Berjalan Selaras

Sebagai informasi, MBG yang menjadi program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ternyata menghadapi berbagai kendala di lapangan. 

Pembangunan SPPG di sejumlah wilayah terindikasi fiktif meski tercatat di sistem, seperti di Desa Nanggerang, Cililin, Kabupaten Bandung Barat.

Beberapa proyek pembangunan SPPG diduga hanya dilakukan untuk memblokir lokasi dan mengamankan data penerima manfaat. 

Bahkan sejumlah yayasan dan perusahaan terindikasi berlomba-lomba membangun dapur MBG demi menjadi mitra BGN, namun tidak semua proyek berjalan sesuai rencana. (Rahmat Fatahillah)