Maraknya Ujaran Kebencian di Media Sosial, Kemkomdigi Beri Peringatan Keras ke Para Platform

Jakarta, tvOnenews.com - Maraknya ujaran kebencian di media sosial membuat Kemkomdigi memberikan peringatan keras ke para platform media sosial.

Hal ini diutarakan Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Wijaya Kusumawardhana dalam menyoroti fenomena maraknya ujaran kebencian di platform media sosial, yang menarik perhatian banyak warganet.

Dia mengemukakan perlunya pengaturan agar fitur siaran langsung di platform media sosial tidak disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian.

"Pemerintah juga melihat dan mengingatkan para platform, harus dibedakan, jangan sampai media sosial dijadikan alat untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, tapi merugikan yang lainnya," ujarnya di Jakarta Selatan, Sabtu (20/9/2025).

Menurut Wijaya, platform media sosial seharusnya dapat menghadirkan pengalaman positif bagi pengguna, seperti memungkinkan penjualan dagangan secara interaktif di ruang digital.

"Belanja di marketplace tidak hanya sekadar melihat foto, tapi juga bisa tahu bentuk, ukuran, warna, melalui video. Itu bisa membuat ekosistem lebih terberdayakan," bebernya.

Baca Juga

Umbar Aib Suami VC dengan Perempuan Lain Berujung Dihujat, Clara Shinta Mohon Maaf: Bukan Niat Oversharing, tapi Aku Gemeter

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membenahi ruang digital agar lebih banyak mendatangkan manfaat bagi penggunanya.

"Bagaimana misalnya TikTok Live yang harusnya bisa meningkatkan UMKM, tapi juga pada momen tertentu justru menjadi sumber disinformasi. Itu tentu dibenahi," katanya.

"Pelan-pelan nanti pemerintah akan bekerja sama dengan platform dan swasta supaya manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya," sambungnya.

Guna mencegah penyebaran narasi yang berpeluang menimbulkan masalah, Kemkomdigi aktif melakukan pengawasan di ruang digital untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran konten-konten yang dinilai provokatif.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah melakukan sinkronisasi respons ketika mendapati upaya provokasi di ruang digital yang mengarah pada ajakan melakukan kerusuhan di ruang publik.

Selain itu, Kemkomdigi memastikan penyelenggara sistem elektronik menjalankan mekanisme moderasi konten serta meningkatkan literasi digital masyarakat. (ant/aag)