Istana Respons soal Purbaya Mau Anggaran MBG yang Tak Terserap Dipakai Bayar Utang Negara, Qodari Bilang Begini

Jakarta, tvOnenews.com - Isu mengenai rendahnya penyerapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG)menjadi sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menkeu Purbaya belum lama ini menegaskan tidak ingin ada dana yang tidak terserap dan dibiarkan menganggur.

Merespons hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menila wacana realokasi anggaran MBG ke program lain atau untuk membayar utang negara yang direncanakan Purbaya merupakan langkah tepat.

Menurut Qodari, kebijakan realokasi tidak hanya soal pergeseran anggaran, tetapi juga memastikan dana benar-benar digunakan untuk program yang memberi dampak nyata bagi masyarakat.

"Harusnya langkah yang tepat ya. Pak Prabowo ini kan efisiensi dan realokasi. Kalau dana diambil dari, katakanlah kantong A, dipindahkan ke kantong B, katakanlah kantong B ini MBG. Kantong B serapannya 10 persen, yang 90 persen ini (dana awal) kan enggak ngucur, enggak ada likuiditas," kata Qodari di Jakarta, dikutip Minggu (21/9/2025).

Ia menjelaskan, secara logika kebijakan tersebut sudah benar. Namun, pemerintah tetap perlu mematangkan teknis pelaksanaan agar dana yang dialihkan tidak kembali terhambat pada program lain.

Baca Juga

Viral Menu MBG Satu Buah Kelapa Muda Utuh di Muara Badak Kalimantan Timur, SPPG: Video yang Beredar Tidak Tampilkan Seluruh Menu

Qodari juga menekankan pentingnya mengarahkan dana yang tidak terserap kepada sektor yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.

"Saya kalau jadi Pak Purbaya juga sama. Dana yang 90 (persen) ini kalau enggak turun-turun lebih baik didistribusikan kepada program-program yang lain. Agar apa? Agar ekonomi bergerak, kesejahteraan masyarakat juga terpenuhi," ujarnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya membuka opsi realokasi anggaran MBG bila penyerapannya masih rendah hingga akhir Oktober 2025.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan dana tersebut mengendap hingga akhir tahun.

"Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain, atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya enggak ada uang nganggur di departemen atau kementerian yang di-earmark sampai akhir tahun," kata Purbaya.

Sebagai catatan, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp71 triliun untuk Program MBG pada 2025.

Program ini ditargetkan menyasar 82,9 juta penerima manfaat, termasuk 15,5 juta anak sekolah, 2,4 juta ibu hamil, menyusui, dan balita, serta kelompok masyarakat lain melalui sekitar 32 ribu Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG). (ant/rpi)