Pemprov Jakarta Akan Bangun 23 Ribu Hunian Baru, Serap 100 Ribu Tenaga Kerja

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan membangun 23 ribu unit hunian baru di ibu kota. Program besar ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan ditargetkan mampu menyerap hingga 100 ribu tenaga kerja.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan proyek tersebut merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dibahas bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan sejumlah menteri terkait. Fokus utama diarahkan pada pembangunan perumahan dan sanitasi untuk warga Jakarta.

“Ya untuk program yang bersifat perumahan, ada 23 ribu perumahan yang ada di Jakarta yang kami akan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Perumahan,” kata Pramono usai Rapat Koordinasi Terbatas di Balai Kota Jakarta, Senin (22/9/2025).

Pramono menjelaskan pembangunan dilakukan secara bertahap dan tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Pemprov juga melibatkan kontraktor lokal untuk mempercepat pengerjaan sekaligus memperluas kesempatan kerja.

“Ada beberapa tempat, tapi di seluruh Jakarta. Dan kebutuhan tenaga kerjanya hampir 100 ribu. Karena ini memang program untuk bisa menyerap tenaga kerja ketika ekonomi sedang dalam tekanan,” ujarnya.

Selain pembangunan hunian, Pemprov DKI juga menyiapkan program sanitasi masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup warga.

Baca Juga

Tertunda Sejak 2006, Pramono Anung: Jalan Tembus Kelapa Gading–Pulogadung Harus Rampung Paling Lambat 2027

“Sedangkan untuk program sanitasi, kan di Jakarta juga ada program itu, sanitasi untuk masyarakat terutama. Maka kami mengadakan itu. Dan kami mendapatkan dukungan sepenuhnya oleh pemerintah pusat,” ungkap Pramono.

Tak hanya itu, Pemprov juga menyiapkan konsep hunian baru dengan model mixed use, termasuk co-working space, untuk mendukung pertumbuhan gig economy di kalangan anak muda.

“Gig economy ini sekarang lagi jadi tren dunia. Anak-anak muda diberikan kesempatan untuk menggunakan fasilitas publik yang dimiliki oleh pemerintah. Dan dalam hal ini pemerintah Jakarta akan mempersiapkan itu,” pungkasnya. (agr/nba)