Jubir Pramono Sebut Pemprov Jakarta Janji Tambah MCK Umum di Kawasan Padat Jakarta

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menanggapi persoalan masih adanya warga yang belum memiliki fasilitas MCK di kawasan padat penduduk, termasuk RW 004 Kelurahan Kenari, Jakarta Pusat.

Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Sosial, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim, memastikan Gubernur Pramono Anung akan memerintahkan kajian ulang untuk menambah pembangunan MCK umum.

“Intinya gini, Pak Gubernur (Pramono Anung) juga akan memerintahkan untuk kembali menghitung ulang, kemungkinan, dan untuk kemudian membangun kemungkinan lebih banyak MCK umum,” kata Chico saat dihubungi tvOnenews.com, Sabtu (27/9/2025).

Chico menjelaskan, penambahan fasilitas sanitasi itu akan difokuskan di kawasan yang memang tidak memungkinkan membangun MCK pribadi karena keterbatasan lahan.

“Di situ ya, khusus di daerah-daerah padat, yang di daerah-daerah padat, di kawasan-kawasan padat, yang di setiap perumahan itu luasannya sudah tidak memungkinkan untuk bikin MCK, gitu loh. Jadi, jadi berapa rumah itu, satu MCK umum, gitu-gitulah,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua RW 004 Kelurahan Kenari, Andi (57), mengungkapkan bahwa sekitar 2–3 persen dari 3.000 jiwa warganya masih belum memiliki MCK.

Baca Juga

Akses Kerja Masih Tertutup, Ratusan Karyawan Minta Gubernur Jakarta Turun Tangan

“Banyak juga rumah warga itu yang belum punya kamar mandi ya. Ada beberapa lah, ya sekitar kurang lebih 2-3 persen,” kata Andi, Selasa (23/9/2025).

Ia menuturkan, pihaknya sempat mendapat bantuan pembangunan MCK dari Kementerian Sosial saat Tri Rismaharini menjabat.

“Ya kita bikin tuh dua (MCK) itu. Itu kemarin dapet dari Kemensos justru waktu (zaman) Bu Risma itu kita dialog, Bu Risma langsung tanggap. Itu lah yang saya tahu apa. Pejabat yang peduli sama masyarakat dan birokrasinya itu gak bebelit-belit ya,” tuturnya.

Padahal, Pemprov DKI sebelumnya telah menargetkan penataan 55 RW kumuh dengan alokasi dana Rp317,8 miliar melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP).

Namun, fakta di lapangan menunjukkan, masih ada warga ibu kota yang harus berbagi kebutuhan dasar sanitasi. (agr/iwh)