Mentrans Bakal Keluarkan IPT di Kawasan Transmigrasi, Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Lewat Investasi

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara akan mengeluarkan Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi di lahan kawasan transmigrasi.

Hal ini diungkapkan dirinya dalam kegiatan Investment Forum yang diselenggarakan oleh Kementerian Transmigrasi dengan Badan Usaha pemegang Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, pada Kamis (9/10/2025).

Awalnya Iftitah menerangkan bahwa saat ini masih terdapat lahan-lahan transmigrasi yang belum dimanfaatkan oleh para transmigran. Sehingga ini dikolaborasikan dengan dunia usaha dalam bentuk IPT.

“Hari ini kita melaksanakan IPT Investment Forum, IPT adalah izin pelaksanaan transmigrasi konkritnya adalah lahan-lahan transmigrasi yang masih belum dimanfaatkan oleh para transmigran atau yang juga sudah dimanfaatkan transmigran itu dikolaborasikan dengan dunia usaha dalam bentuk izin pelaksanaan transmigrasi disingkat IPT,” kata Iftitah, kepada wartawan, Kamis (9/10/2025).

Lebih lanjut Iftitah menerangkan bahwa IPT dan juga IPT Investment Forum ini adalah salah satu wujud konkrit dari transformasi transmigrasi bahwa transmigrasi bukan hanya sekadar perpindahan penduduk, bukan hanya berfokus pada swasembada, tetapi sebagai implementasi dari pasal 32 UU No. 29 tahun 2009. Transmigrasi juga fokus pada pertumbuhan ekonomi.

“Kita tahu bahwa investasi adalah salah satu modal dan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya investasi ini kita bisa meningkatkan produktivitas. Dengan adanya investasi dan meningkatnya produktivitas, insya Allah bisa membuka lebih banyak lapangan kerja,” jelas Iftitah.

Baca Juga

Kepastian Produksi Tambang, Kontribusi Dividen dan Penerimaan Guna Perkuat Kedaulatan

Sehingga Ifititah menerangkan jika ada lapangan kerja untuk masyarakat, khususnya bagi para transmigran sam masyarakat lokal setempat, maka nantinya masyarakat akan memiliki pendapatan. 

“Kalau masyarakat memiliki pendapatan, maka masyarakat memiliki daya beli, daya beli rumah tangga, konsumsi. Kemudian juga punya pendapatan, bisa bayar pajak.  spending-nya naik,” ungkap Iftitah.

“Sehingga komponen kalau kita menuju kepada pertumbuhan ekonomi ini, rumus makronya adalah konsumsi yang meningkat, daya beli, juga investasi yang meningkat, gakung spending-nya meningkat, ekspornya juga meningkat, maka insya Allah pertumbuhan ekonomi ini betul-betul bisa inklusif dan berkelanjutan seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden,” sambungnya.

Sementara itu Iftitah mengungkapkan bahwa dalam sahring session Investment Forum ini, sejumlah badang usaha pemegang IPT telah menyampaikan sejumlah masukan. Selain itu para transmigran juga sepakat untuk bersama-sama membangun kawasan transmigrasi yang lebih baik.

“Saya memang sengaja selama 10 bulan, hampir 1 tahun masa pemerintahan Bapak Presiden ini, IPT ini kami evaluasi. Karena selama ini tidak ada PNBP-nya. Oleh karena itu kami sampaikan, kami dapat note dari BPK, agar IPT ini seharusnya ada PNBP-nya. Dan kami sudah membuat satu regulasi agar ada PNBP-nya,” jelas Iftitah.

“Juga harus mengakomodir tidak hanya masalah pertanian, tapi juga ada masalah pertambangan. Karena kenyataannya begitu, ada HPL transmigrasi yang digunakan juga untuk pertambangan. Dan kami jadi cakupan bisnisnya transmigrasi itu sangat luas, tidak hanya pertanian, tapi juga perikanan, kelautan, peternakan, termasuk juga pertambangan dan pariwisata. Itulah yang ingin kami akomodir. Dan insya Allah dalam beberapa waktu ke depan ini, kami akan fokuskan untuk segera mengeluarkan IPT-IPT tersebut,” lanjutnya.

Usai mengeluarkan IPT ini, Iftitah mengaku akan mengitung nilai investasi dari dunia usaha yang masuk ke dalam kawasan transmigrasi.

“Jadi akan kami hitung berapa nilai investasi dari dunia usaha yang masuk ke kawasan transmigrasi,” ucap Iftitah. (ars/aag)