Reaksi Istana soal Purbaya Digeruduk 18 Kepala Daerah karena Pemotongan TKD Sementara

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah angkat bicara soal sejumlah kepala daerah yang mendatangi Menteri Keuangan terkait pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).

Istana menegaskan, pertemuan tersebut bukan bentuk konfrontasi, melainkan ruang dialog untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme penyaluran anggaran pusat ke daerah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah telah memberikan penjelasan menyeluruh kepada para kepala daerah mengenai skema baru TKD agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Ia menekankan, pemerintah tetap berkomitmen menjaga keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, sekaligus memastikan program nasional tetap berjalan tanpa hambatan.

"Bukan menggeruduk lah itu, bukan. Mereka menyampaikan apa yang menjadi dinamika, dan kemarin sudah diterima oleh Menteri Keuangan, juga oleh Mendagri," ujar Prasetyo dikutip dari Antara, Sabtu (11/10/2025).

"Kita berikan pemahaman bersama bahwa yang berkenaan dengan masalah transfer ke daerah ini sekarang dibagi menjadi dua, yaitu transfer ke daerah langsung dan transfer ke daerah tidak langsung," imbuhnya.

Baca Juga

APBN Harus Tetap Fleksibel di Tengah Ketidakpastian, Begini Strategi Pemerintah

Prasetyo menjelaskan bahwa transfer tidak langsung mencakup berbagai program prioritas nasional yang juga dirasakan oleh masyarakat di daerah.

Salah satu contohnya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi sekitar Rp335 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Nah ini kan dinikmati juga oleh seluruh daerah, kan begitu," kata Prasetyo.

Menanggapi kekhawatiran sebagian kepala daerah yang ingin menyesuaikan alokasi anggaran dengan janji kampanye politik mereka, Prasetyo menilai perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya, agar tata kelola keuangan lebih efisien dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Itulah yang diberikan pemahaman dan penjelasan, oleh sekarang ini kita bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, nanti pemerintah daerah, mari kita perbaiki tata kelola anggaran kita supaya semua kita desain untuk program-program yang memang betul-betul berdampak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 18 gubernur diketahui mendatangi Kementerian Keuangan pada Selasa, 7 Oktober 2025.

Mereka menyampaikan keberatan terhadap kebijakan pemotongan TKD yang dianggap berdampak pada belanja daerah.

Dalam pertemuan itu, para gubernur juga membahas alokasi anggaran infrastruktur serta meminta agar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat ditanggung pemerintah pusat.

Kedatangan mereka direspons santai oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan bahwa pemotongan TKD bersifat sementara dan akan dievaluasi kembali pada pertengahan tahun 2026.

Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan ini disesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional serta kinerja penerimaan pajak.

"Jadi dia (gubernur) semuanya kalau dipotong anggarannya pasti protes. Saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk ini ke atas, meng-update kalau ekonomi sudah mulai bagus dan pajak kita membaik," ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Purbaya menambahkan, ruang fiskal untuk menaikkan kembali dana transfer akan terbuka apabila perekonomian menunjukkan penguatan signifikan.

Ia menilai, peningkatan penerimaan pajak otomatis memberi ruang bagi pemerintah untuk memperbesar alokasi anggaran ke daerah.

"Kalau ekonomi bagus otomatis ya pajaknya naik ya. Nanti kita lihat. Saya pesan ke mereka pastikan aja penyerapan anggaran bagus, tepat waktu, dan gak ada yang bocor. Kalau itu terjadi maka tahun depan kita bisa surplus ke atas, dan (minta) ke DPR untuk menambah," jelasnya. (ant/rpi)