Purbaya Pangkas TKD Jakarta Rp15 Triliun, Stafsus Pramono Sebut Rekrutmen Petugas Damkar dan PPSU 2026 Dibatasi
- ANTARA
Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026 akan berdampak terbatas pada rekrutmen pegawai baru, termasuk petugas pemadam kebakaran (damkar) dan Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU).
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim, mengatakan pembatasan kuota rekrutmen baru menjadi salah satu langkah penyesuaian terhadap penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2026 akibat pemotongan dana transfer dari pusat.
“Yang mungkin terdampak ringan adalah rekrutmen baru seperti petugas damkar dan PPSU di 2026 kuotanya dibatasi, tapi yang sudah ada tetap prioritas,” ujar Chico saat dihubungi tvOnenews.com, Minggu (12/10/2025).
Meski begitu, Chico memastikan pemangkasan dana tersebut tidak akan mengganggu rencana kerja strategis Pemprov DKI baik jangka pendek maupun jangka panjang, asalkan seluruh jajaran menjalankan program dengan disiplin dan inovatif.
“Secara keseluruhan, ini tidak akan mengganggu rencana kerja jangka pendek (2025–2026) maupun jangka panjang (hingga 2029 sesuai RPJMD), asal kita jalankan dengan disiplin dan kreatif,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah pusat memutuskan memangkas TKD untuk seluruh daerah, dengan DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak. Akibat kebijakan itu, APBD DKI 2026 diproyeksikan turun dari Rp95,35 triliun menjadi sekitar Rp79,03 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak mempermasalahkan keputusan pemerintah pusat.
Ia mengaku telah berdiskusi langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemangkasan dana yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu,” kata Pramono usai pertemuan tertutup dengan Menkeu di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Dengan sikap tersebut, Pemprov DKI menegaskan akan tetap fokus pada efisiensi anggaran dan menjaga layanan publik agar tidak terganggu, meski ruang fiskal mengalami pengetatan pada 2026. (agr)
Load more