Sidang Praperadilan Delpedro Marhaen, Kuasa Hukum Ungkap Penetapan Tersangka Tak Sah: Tidak Disertai Dua Alat Bukti

Jakarta, tvOnenews.com - Tim Kuasa Hukum Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen mengungkapkan bahwa penetapan tersangka terhadap kliennya tidak sah lantaran tidak disertai dua alat bukti yang cukup.

Hal ini diungkapkan dalam sidang perdana permohonan praperadilan Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen dalam penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), pada Jumat (17/10/2025).

“Yang pertama tidak disertai dengan minimal 2 alat bukti yang cukup. Bahwa penetapan tersangka pemohon tidak disertai oleh bukti permulaan yang cukup sehingga penetapan tersangka harus dinyatakan tidak sah,” kata kuasa hukum, dalam ruang sidang.

Menurutnya, dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP menyatakan bahwa jika seseoang hendak ditetapkan sebagai tersangka atau pelaku tidak pidana maka wajib diawali atas bukti permulaan yang cukup. 

Kemudian dalam penetapan tersangka setidaknya paling sedikit terdapat dua alat bukti yang sah. Pasal 184 Ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Selanjutnya tim kuasa hukum menjabarkan bahwa Laporan Polisi (LP) dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Delpedro dikeluarkan di hari yang sama yakni tertanggal 29 Agustus 2025. Kemudian sudat penetapan tersangka diterbitkan sehari setelahnya atau pada 30 Agustus 2025.

Baca Juga

Roy Suryo Menang Praperadilan, Menteri Keuangan harus Bayar Ganti Rugi Rp5 Juta

“Dari  lini masa tersebut, maka kami mencoba mengajukan persoalan untuk menilai apakah ada alat bukti yang sah? Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu 2 alat bukti yang sah, yang diperoleh oleh pemohon dalam waktu 1 hari proses penyidikan,” terang kuasa hukum.

Lebih lanjut kuasa hukum menilai dengan gambaran waktu tersebut, maka pemohon sulit mencerna waktu soal kapan kasus berada dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.

“Maka pemohon sulit menentukan kapan penyelidikan dilakukan dan kapan tahap tersebut ditingkatkan menjadi tahap penyidikan. Bahwa selanjutnya tahap penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan pada tanggal yang sama di waktu yang sama dengan laporan polisi Pada tanggal 29 Agustus 2025,” ucap Kuasa Hukum.

“Maka menurut pemohon tidak memungkinkan apabila termohon memperoleh dua alat bukti sebelum menentukan pemohon sebagai tersangka,” lanjutnya.

Untuk diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) bakal menggelar sidang perdana gugatan praperadilan Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen terkait penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya, pada Jumat (17/10/2025) hari ini.

Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan aksi demontrasi yang berujung anarkis, pada beberapa waktu lalu.

Melansir dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, permohonan praperadilan ini tercatat dalam perkara nomor 132/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.

Adapun tercatat sebagai pemohon yakni Delpedro Marhaen Rismansyah. Sementara itu termohonnya yakni Kapolri Cq Direskrimum Polda Metro Jaya.

“Status perkara sidang pertama,” seperti dikutip dalam keterangan SIPP PN Jaksel, Jumat (17/10/2025).

Sementara itu sidang perdana praperadilan ini akan dilaksanakan di Ruang 04 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Tanggal sidang Jumat, 17 Oktober 2025. Jam 09.05 WIB sampai dengan selesai. Agenda sidang pertama,” ungkapnya. (Ars)