Satu Tahun Prabowo Pemberantasan Kartel Migas Diapresiasi, Tapi Kemenhut dan Kementerian ATR/BPN dapat Kritikan Keras

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Eksekutif Sentra Keadilan dan Ketahanan Instituy (Sekata Institut) Andri Frediansyah, menyoroti kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan kartel migas dan sumber daya alam (SDA). 

Andri menilai, ketegasan Prabowo dalam memberantas kartel migas menandai akhir dari segelintir orang yang selama ini melakukan eksploitasi atas hasil humi Indonesia. 

“Presiden Prabowo sudah menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas kartel migas dan mafia SDA,” kata Andri, Senin (20/10/2025). 

Menurutnya, hal ini merupakan langkah strategis untuk menegakkan kedaulatan ekonomi di Indonesia. 

Meski demikian, ia menyoroti sejumlah kementerian yang dinilainya bekerja dengan lamban. 

Khususnya kementerian teknis seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BTB) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut). 

Baca Juga

Kadin Rayu Investor Belarus, Indonesia Bukan Sekadar Pasar tapi Basis Produksi

Menurut dia, kementerian-kementerian tersebut menghambar percepatan reformasi agraria dan pelepadan lahan hasil sitaan negara. 

Misalnya, lanjut dia, soal proses penerbitan status pelepasan lahan sawit yang dinilai lamban. 

Sebelumnya, lahan sawit yang sudah disita negara itu milik Agrinas Palma eks Duta Palma Group. Andri menilai, harusnya aset tersebut sudah bisa dikembalikan ke negara.

“Padahal, secara hukum, lahan sitaan hasil tindak pidana korupsi atau pelanggaran lingkungan harus segera diserahkan kepada negara,” katanya. 

Hasil sitaan itu kemudian harusnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukan dibiarkan saja. 

“Lambatnya penerbitan status prlepasan lahan seperti kasus Agrinas Palma eks Duta Palma justru menghambat realisasi keadilan agratia dan pemerataan ekonomi,” ujar dia. 

Ia menegaskan, jika kementerian bekerja lambat maka mereka tidak bekerja berdasarkan amanat konstitusi. 

Andri menuturkan, meski Prabowo sudah menata sistemnya, namun jika kementerian di bawahnya lambat maka akan menghambat. 

Selain itu, ia juga mendesaj pemerintah memberikan tindakan tegas terhadap para aktor besar di balik jaringan mafia migas dan SDA. 

Nama-nama besar, seperti Riza Chalid yang saat ini terlibat kasus mestinya bisa dituntaskan. 

“Kalau Presiden Prabowo tegas kepada kartel SDA, maka aparat penegak hukum harus berani menutaskan hingga ke akar,” tegasnya. 

Lebih lanjut, Andri menuturkan bahwa keadilan agraria akan bisa tereujur jika negara berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu. 

Selain itu, keberpihakan kepada rakyat harus menjadi dasar utama dalam melaksanakan kebijakan. (iwh)