GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Tunku Ismail Ungkap Ancaman Serius FIFA untuk Timnas Malaysia Soal Pemalsuan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi

Tunku Ismail Sultan Ibrahim meyakini FIFA akan memberikan hukuman lebih berat kepada Timnas Malaysia dalam kasus pemalsuan dokumen tujuh pemain naturalisasi.
Minggu, 26 Oktober 2025 - 11:14 WIB
Ketua Umum PSSI Erick Thohir temui Tunku Ismail Idris selaku pemilik JDT
Sumber :
  • Instagram/ErickThohir

Jakarta, tvOnenews.com - Pemimpin proyek pemain naturalisasi Malaysia, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, menyampaikan pandangan tegas terkait polemik tujuh pemain naturalisasi yang dinyatakan bersalah oleh FIFA. Ia meyakini badan sepak bola dunia tersebut tidak akan melunak dan justru berpotensi menjatuhkan hukuman lebih berat kepada Timnas Malaysia.

“Saya tidak berpikir FIFA akan mengubah keputusan mereka,” kata Tunku Ismail seperti dikutip dari New Straits Times, Sabtu (25/10).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sebelumnya, FIFA telah menjatuhkan sanksi larangan bermain selama satu tahun kepada tujuh pemain naturalisasi Malaysia, yaitu Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, dan Hector Hevel. Selain itu, FIFA juga menjatuhkan denda finansial kepada para pemain tersebut dan Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM).

FAM sendiri telah mengajukan banding resmi ke FIFA, berharap keputusan tersebut dapat direvisi. Namun, Tunku Ismail yang juga merupakan pemilik klub Johor Darul Ta’zim (JDT) menilai peluang tersebut kecil.

“Mungkin badan dunia itu akan meringankan beban, tetapi saya pikir mereka akan mendenda FAM, mengurangi poin tim nasional, dan mungkin melarang para pemain bermain. Berapa lama? Kami tidak tahu,” ujarnya.

Hingga kini, FIFA belum menjatuhkan pengurangan poin kepada Malaysia. Namun, jika itu terjadi, dampaknya akan sangat besar. Timnas Malaysia saat ini memimpin klasemen Grup F Kualifikasi Piala Asia 2027 dengan 12 poin, unggul tiga poin dari Vietnam. Jika FIFA mengurangi enam poin, posisi Malaysia bisa terancam karena tujuh pemain yang bermasalah sempat dimainkan melawan Nepal dan Vietnam.

Meski begitu, Tunku Ismail menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia memastikan akan memperjuangkan kasus ini hingga ke ranah hukum internasional, termasuk ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

“Apa pun yang terjadi, kami akan memperjuangkan ini secara hukum. Para pemain tidak bersalah dan kami tidak akan mengabaikan mereka,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tunku Ismail menilai permasalahan ini sebenarnya berakar dari kesalahan administrasi FAM, bukan pemalsuan dokumen yang disengaja. Ia menolak anggapan bahwa tujuh pemain tersebut tidak memiliki dasar kewarganegaraan yang sah.

“Jika Departemen Registrasi Nasional (NRD) sudah memverifikasi dokumen yang diserahkan FAM, maka itu sudah menjadi kewenangan mereka. Kalau ingin tahu siapa kakek-nenek para pemain, silakan tanyakan ke NRD,” jelasnya.

Tunku Ismail juga mengkritik keputusan internal FAM yang menskors Sekretaris Jenderal (Sekjen) Noor Azman Rahman akibat kesalahan administrasi dalam kasus tersebut. Menurutnya, keputusan itu tidak adil karena proyek naturalisasi melibatkan banyak pihak.

“Saya tidak setuju dengan penangguhan Sekjen. Dalam proyek ini banyak orang terlibat — CEO, pihak administrasi, semuanya. Semua harus bertanggung jawab, bukan hanya satu orang,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa saat ini yang terpenting adalah menemukan solusi untuk menyelamatkan masa depan sepak bola Malaysia, bukan saling menyalahkan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Daripada mencari kambing hitam, kita harus fokus memperbaiki sistem dan mencari solusi terbaik untuk tim nasional,” pungkas Tunku Ismail.

Jika prediksi Tunku Ismail benar, Malaysia berpotensi menghadapi krisis besar di kancah internasional. Hukuman pengurangan poin atau larangan bermain bisa menjadi pukulan berat bagi ambisi Harimau Malaya menuju Piala Asia 2027. (nsp)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.
Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta tampak duduk di hadapan majelis komisi sidang etik dengan gestur menunduk. Ia memegang lembaran kertas sembari mendengarkan jalannya persidangan.
Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.

Trending

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Persatuan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) menggelar Forum Literasi Hukum Jilid I bertema 'Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia'.
Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.
Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.
Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta tampak duduk di hadapan majelis komisi sidang etik dengan gestur menunduk. Ia memegang lembaran kertas sembari mendengarkan jalannya persidangan.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Selengkapnya

Viral