Pemerintah Tegaskan Komitmen Bangun PLTN Pertama 2032

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah mulai menjadikan energi nuklir sebagai bagian penting dalam strategi transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) kini tidak lagi sekadar wacana, tetapi masuk dalam peta jalan energi nasional untuk menjaga pasokan listrik tetap aman dan rendah emisi.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menegaskan, arah kebijakan pengembangan PLTN sejalan dengan Asta Cita butir kedua yang menekankan pentingnya memperkuat pertahanan dan keamanan, serta mendorong kemandirian bangsa di sektor energi, pangan, air, dan ekonomi hijau maupun biru.

"PLTN sebagai salah satu opsi strategis dalam peta transisi energi nasional dalam mencapai Net Zero Emission 2060. PLTN tidak lagi dianggap sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai bagian penting dari perencanaan energi nasional," ujar Yuliot saat menjadi pembicara kunci pada acara Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Executive Meeting dan Penganugerahan BAPETEN Award 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (27/10).

Menurut Yuliot, Indonesia sebenarnya sudah lama memiliki fondasi dalam pengembangan energi nuklir. Sejak 1960-an, pemerintah telah membangun tiga reaktor riset, yakni Reaktor Triga di Bandung (2 MW), Reaktor Kartini di Yogyakarta (100 kW), dan Reaktor Serpong di Tangerang Selatan (30 MW).

Ia menjelaskan, dasar hukum pengembangan PLTN juga telah diatur dengan jelas, mulai dari UU Nomor 10 Tahun 1967 tentang Ketenaganukliran, RPJPN 2025–2045, hingga PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.

“Dalam PP Nomor 45 Tahun 2025, PLTN tidak lagi dianggap sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai bagian penting dari perencanaan energi nasional. Seluruh dokumen itu menegaskan komitmen Indonesia untuk mengoperasikan PLTN pertama pada tahun 2032 dan mencapai kapasitas 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, sekitar 35 GW untuk kebutuhan listrik umum, sedangkan 9 GW digunakan untuk produksi hidrogen nasional,” jelasnya.

Pemerintah memproyeksikan porsi energi nuklir dalam bauran energi nasional mencapai 5 persen pada 2030 dan meningkat menjadi 11 persen pada 2060.

Di sisi lain, Yuliot mengakui bahwa pengembangan PLTN menghadapi sejumlah tantangan. Biaya investasi untuk satu unit PLTN diperkirakan mencapai USD 3,8 miliar, dengan waktu pembangunan sekitar 4–5 tahun.

Selain faktor biaya, pemerintah juga memperhatikan risiko bencana alam yang menjadi kekhawatiran masyarakat. Namun ia memastikan pemerintah akan memperhatikan penuh mitigasi dan pengawasan yang ketat, serta memperkuat kerja sama internasional melalui Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) agar operasional PLTN berjalan aman. (nsp)