Sorot Tajam Polemik Pengemudi Ojol dan Aplikator, Ekonom Sarankan Pemerintah Ambil Kebijakan Tepat

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah Indonesia memproyeksikan lima tahun ke depan nilai ekonomi industri digital akan tumbuh empat kali lipat dengan kisaran mencapai USD 210–360 miliar atau sekitar Rp5.800 triliun.

Salah satu tulang punggung ekonomi digital adalah layanan on-demand seperti ojek online (ojol), taksi online, dan kurir online.

Ekonom Senior Prasasti, Piter Abdullah Redjalam mengatakan ekosistem ini bukan hanya menyambungkan pengemudi dengan konsumen melainkan juga jutaan UMKM.

“Pada 2023, kontribusi ride hailing terhadap PDB mencapai Rp382,62 triliun (2% PDB), sekaligus menyerap tenaga kerja di tengah badai PHK manufaktur,” kata Piter kepada awak media, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Piter menuturkan seiring tumbuhnya sektor ini, polemik soal besaran komisi aplikator terhadap pengemudi ojol kian mencuat.

Menurutnya polemik ini penting dicermati karena hanya dengan memahami aspirasi dan pengalaman para pengemudi ojol aktif.

Ia memaparkan survey Tenggara Strategics pada September 2025 menunjukkan bahwa 82 persen pengemudi lebih memilih potongan komisi 20 persen tetapi orderan tinggi ketimbang potongan 10 orderan sepi.

Sementara, Paramadina Public Policy Institute (PPPI) mengeluarkan hasil survey berupa 60,8 persen pengemudi juga memilih potongan 20 persen dengan insentif dan promo yang berarti orderan lebih terjamin tinggi dibandingkan potongan 10 persen tanpa insentif yang bisa berarti orderan sepi.

“Dari hasil survey Tenggara Strategic dan Paramadina dapat disimpulkan bahwa isu utamanya bukan sekadar angka potongan komisi, melainkan bagaimana komisi itu dikelola dan dikembalikan dalam bentuk manfaat nyata. Dengan kata lain, keadilan dalam ekosistem ride hailing terletak pada kualitas ekosistem, bukan sekadar persentase,” katanya.

Di sisi lain, kata Piter, aplikator juga menghadapi tekanan tersendiri yaitu biaya teknologi dan operasional yang tinggi, persaingan agresif antar platform, serta ekspektasi konsumen akan harga terjangkau.

Menurutnya keberlanjutan model bisnis mereka bergantung pada keseimbangan antara investasi untuk inovasi, subsidi untuk pertumbuhan, dan profitabilitas jangka panjang.

Piter menuturkan di tengah dinamika ini peran regulasi pemerintah memang penting untuk menjaga keseimbangan antara aplikator, driver, dan konsumen.

“Namun, ada risiko ketika aturan dibuat terlalu kaku atau berlebihan. Jika negara terlalu jauh masuk mengatur besaran komisi atau detail model usaha, ruang inovasi bisa terhambat. Padahal, fleksibilitas sangat dibutuhkan untuk merespons perubahan pasar digital yang cepat,” kata Piter.

Piter menekankan industri digital Indonesia adalah pilar ekonomi masa depan dengan kontribusinya terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, tidak bisa dilepaskan dari keberhasilannya memberikan bantalan dan akses pendapatan kepada jutaan mitra driver.

Menurutnya dari dua survey itu menegaskan satu pesan bahwa pengemudi tidak sekadar menuntut potongan rendah melainkan ekosistem yang stabil, adil, dan transparan.

“Mereka rela berbagi 20 persen selama aplikator memberi order yang stabil, promo yang efektif, dan perlindungan yang nyata,” kata Piter.

Ia menjalaskan titik temu bisa dibangun dengan aplikator menjaga transparansi dan manfaat, pemerintah mengawal regulasi yang adil, dan driver memahami posisi mereka sebagai mitra mandiri.

Kata Piter, jika langkah ini dijalankan industri digital Indonesia bukan hanya tumbuh besar, tapi juga berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

“Saatnya tiga pihak, aplikator, pemerintah, dan asosiasi driver, duduk bersama untuk merancang blueprint keberlanjutan ekosistem digital. Bukan dialog reaktif saat konflik muncul, tapi dialog proaktif untuk membangun standar industri yang berkelanjutan,” (raa)