AHY Ungkap Kemungkinan APBN Dipakai Buat Bayar Utang Whoosh, Skema Masih Dirahasiakan

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah akhirnya membuka kemungkinan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menangani problem keuangan Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan negara tidak akan membiarkan proyek strategis nasional ini terhenti.

AHY menyampaikan hal tersebut usai memimpin rapat koordinasi terbatas di kantornya dan melaporkannya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2025).

“Secara umum yang dibahas di rakor di Kemenko, inline dan sejalan dengan arahan Presiden. Nanti pada saatnya akan dijelaskan, yang jelas diberikan kepastian bahwa negara akan hadir untuk mencari solusinya. Secara spesifik akan dijelaskan di kesempatan lain,” ujar AHY.

Menurutnya, APBN akan ikut mengambil peran dalam proses penyelamatan finansial proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.

“Pemerintah, APBN, pasti akan jadi bagian, tetapi untuk secara spesifikasinya akan disampaikan ke kesempatan yang lain, yang jelas tadi kita bicara infrastruktur di berbagai negara, tentunya negara akan hadir di situ,” kata AHY.

Baca Juga

Dede Yusuf Minta Imipas Klarifikasi Soal Temuan Ombudsman Terkait Lapas Mewah

Ketika ditanya apakah APBN akan masuk dalam skema restrukturisasi utang atau sekadar membantu operasional Whoosh, AHY memilih tidak menjawab tegas. Ia menyebut pemerintah tengah mendesain model pengelolaan baru yang memisahkan operasional bisnis dengan pengelolaan infrastruktur.

“Ada bagian nanti pengembangan konsep ini. Sementara ada sejumlah opsi bagaimana operasional dan kepentingan untuk fokus pada profit dipisahkan dari mengelola infrastruktur-nya harapannya berjalan dengan baik. Akan ada sharing responsibility, ada burden sharing,” jelasnya.

Terkait negosiasi restrukturisasi utang dengan pihak Tiongkok, AHY memastikan proses masih berjalan dan tidak bisa dibuka ke publik demi menjaga ruang negosiasi.

“Ada banyak aspek yang dinegosiasikan, kami tidak ingin umbar dulu. Mohon dimaklumi negosiasi harus ada ruangnya dan diberikan proses yang juga menghasilkan terbaik untuk kita. Prinsipnya negosiasi yang terbaik untuk Indonesia,” tegasnya. (agr/aag)