Prabowo Bungkam Polemik Whoosh: Jangan Hitung Untung Rugi, Ini Pelayanan Negara untuk Rakyat!

Jakarta, tvOnenews.com — Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan proyek kereta cepat Whoosh adalah wujud nyata kehadiran negara dalam pelayanan publik, bukan sekadar proyek bisnis yang dinilai berdasarkan untung dan rugi.

Prabowo memastikan pemerintah akan mengambil tanggung jawab penuh dan tidak membiarkan polemik pendanaan menggerus kepercayaan publik.

Berbicara di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025), Prabowo menyampaikan bahwa model pendanaan untuk Whoosh sejalan dengan praktik global, di mana negara menanggung sebagian besar biaya layanan transportasi publik demi manfaat masyarakat.

“Whoosh itu semua pabrik transport di seluruh dunia, jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligation. Tadi disampaikan Menhub, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara,” tegasnya.

Prabowo menekankan bahwa pembiayaan negara berasal dari uang rakyat dan harus dikelola dengan bersih. Ia juga menyinggung ancaman korupsi yang harus diberantas agar setiap rupiah kembali menjadi manfaat publik.

“Dari mana uang itu? Dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan korupsi. Uang rakyat enggak boleh dicuri, akan kita kembalikan pelayanan untuk rakyat,” ujarnya.

Baca Juga

Mendagri Tito dan Jajaran Lengkap Ikuti Rapat Kerja Pemerintah

Presiden meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh pihak-pihak yang mencoba menunggangi isu ini untuk menciptakan kecemasan publik.

Pernyataan Prabowo sejalan dengan penegasan pemerintah sebelumnya. Sehari sebelum pidato Presiden, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa negara tidak akan membiarkan proyek strategis nasional seperti Whoosh terhenti.

“Secara umum yang dibahas di rakor di Kemenko, inline dan sejalan dengan arahan Presiden. Nanti pada saatnya akan dijelaskan, yang jelas diberikan kepastian bahwa negara akan hadir untuk mencari solusinya. Secara spesifik akan dijelaskan di kesempatan lain,” ujar AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2025).

AHY juga memastikan APBN akan turut ambil bagian dalam penyehatan finansial proyek kereta cepat tersebut.