Prabowo Kibarkan Ambisi Besar: Whoosh Mau Ditarik Sampai Banyuwangi, Utang Rp116 Triliun Siap Dia Tanggung

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan rencana perluasan proyek kereta cepat Whoosh tak berhenti di Surabaya. Prabowo ingin jalur supercepat tersebut menembus ujung timur Pulau Jawa, hingga Banyuwangi.

“Saya minta tidak hanya (sampai) Surabaya. Banyuwangi. Banyuwangi (Kereta Cepat sampai Banyuwangi) Ya. Banyuwangi. Surabaya itu zaman dulu. Sekarang Banyuwangi,” ujar Prabowo di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan ambisi transportasi nasional di bawah pemerintahannya, di tengah polemik utang Whoosh yang menembus Rp116 triliun. Prabowo meminta publik tidak panik soal beban utang yang mengiringi megaproyek itu. Ia memastikan negara mampu menanggungnya.

“Jadi, sudahlah, saya sudah katakan presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, Kita mampu. Dan kita kuat,” tegas Prabowo.

Ia menepis pandangan bahwa proyek transportasi publik harus dihitung berdasarkan untung-rugi. Menurutnya, layanan publik di seluruh dunia menggunakan skema Public Service Obligation (PSO), sehingga manfaat sosial menjadi prioritas utama.

“Kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu diujungnya tanggung jawab Presiden RI. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” kata dia.

Sinyal percepatan pembangunan jalur kereta cepat Jawa juga datang dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurutnya, penyelesaian utang Whoosh tidak boleh menghambat ekspansi jaringan hingga Surabaya.

“Memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya, tadi Jakarta sampai dengan Surabaya,” ujar AHY, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

AHY menyebut pemerintah sedang merumuskan opsi restrukturisasi keuangan bersama BPI Danantara, Kementerian Perhubungan, PT KAI, dan pemangku kepentingan terkait. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan turut dilakukan untuk memastikan skema pendanaan yang tepat dan berkelanjutan.

“Saya tidak atau belum bisa menyampaikan secara final karena memang masih dikembangkan opsi-opsinya dan masih dihitung semuanya segala sesuatunya,” ucapnya. (agr/ree)