Soeharto Masuk Radar Pahlawan Nasional, Fadli Zon Ungkap Alasan: Karena Pimpin Serangan 1 Maret

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menegaskan Presiden ke-2 RI, Soeharto, menjadi salah satu tokoh yang dipertimbangkan menerima gelar pahlawan nasional, dengan Serangan Umum 1 Maret 1949 menjadi salah satu alasan utama.

“Beliau (Soeharto) memimpin Serangan Umum 1 Maret. Itu sebagai contoh, 1 Maret itu serangan besar,” kata Fadli usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).

Pada peristiwa 1 Maret 1949, Soeharto yang saat itu berpangkat letnan kolonel disebut memimpin serangan untuk merebut Yogyakarta dari Belanda, yang kala itu tidak mengakui kedaulatan Indonesia.

Menurut Fadli, aksi tersebut memberi dampak besar dalam perjuangan diplomatik Indonesia di mata dunia.

“Itu kan menandakan Pak Harto sebagai komandan pertempuran Serangan Umum 1 Maret punya jasa di dalam kemerdekaan, perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia,” ujarnya.

Ia juga menyebut peran Soeharto dalam operasi pembebasan Irian Barat sebagai bagian dari rekam jejak militer sang mantan presiden.

Baca Juga

Pengamat Ungkap Plus Minus Usulan Presiden Prabowo atas Dwi Kewarganegaraan Khusus untuk Timnas Indonesia

“Belum lagi operasi pembebasan Irian Barat dan lain-lain,” tambahnya.

Namun, wacana gelar pahlawan untuk Soeharto kembali memicu penolakan luas di media sosial. Tagar #SoehartoBukanPahlawan mendominasi jagat X/Twitter, dengan banyak warganet menyoroti catatan pelanggaran HAM dan kekerasan negara di era Orde Baru.

Publik mengaitkan kasus-kasus seperti penembakan misterius (Petrus), tragedi Tanjung Priok 1984, penculikan aktivis 1997, dan Kudatuli 1996 sebagai alasan penolakan.

Kontroversi ini menempatkan pemerintah dalam sorotan, di tengah proses finalisasi daftar tokoh penerima gelar pahlawan nasional tahun ini yang akan diumumkan pada Peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2025.

Sementara Fadli menyebut penilaian terhadap Soeharto dilakukan melalui kajian resmi, respons publik menunjukkan memori kelam sejarah masih menjadi faktor kuat dalam pembentukan opini.

"Nanti kita lihatlah ya (Soeharto). Untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat ya, termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan ya. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat," tanda Fadli. (agr/aag)