Kontaminasi Zat Radioaktif Udang Cikande, Komisi VII DPR Cecar Kemenperin

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mencecar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait kasus kontaminasi zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada udang di Cikande, Banten.

Hal itu disampaikan dalam rapat Komisi VII DPR bersama Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cs-137.

Evita mempertanyakan kepada pemerintah apakah udang yang terkontaminasi Cs-137 juga didistribusikan di dalam negeri atau tidak.

“Ini yang didistribusikan dalam negeri enggak, Pak? Ini kan kita bicara udang ini yang diekspor. Ini dari tempat yang sama ini, dari sekian ratus perusahaan ini, ada yang didistribusikan dalam negeri enggak?” Tanya Evita.

Anggota Fraksi PDIP ini curiga udang tersebut juga didistribusikan ke dalam negeri. Atas hal ini, Evita meminta pemerintah juga fokus menginvestigasi distribusi udang di dalam negeri. 

“Ini kita yang luar negerinya aman, kitanya sudah pada kemakan sama kita semua. Ini jangan-jangan dia juga distribusi lokal yang tidak diambil tindakan apapun gitu loh,” katanya.

Baca Juga

Soal RUU Perampasan Aset, Sahroni Usul Pengelolaan Aset di KPK dan Kejagung Digabung

“Yang penting kalau orang Indonesia ini kan, enggak apa-apa ya sudah, soal 10 tahun lagi dampaknya. Seakan-akan tidak bermakna kita bicara yang ekspor,” lanjut Evita.

Dia mendesak Kemenperin menjelaskan ke publik apakah perusahaan yang terkontaminasi Cs-137 tersebut juga mendistribusikan produknya di dalam negeri.

“Saya ingin tahu keterangan dari sekian banyak perusahaan-perusahaan yang bapak katakan tadi, apakah produk mereka ini khusus ekspor saja, apakah ada yang didistribusikan secara domestik,” ujar Evita.

Evita lantas meminta pemerintah menarik produk-produk yang terkontaminasi Cs-137 di pasar dalam negeri.

“Ini hati-hati loh. Kita harus melakukan perlindungan terhadap rakyat kita, masyarakat kita. Kalau memang ada melakukan distribusi domestik itu juga harus ditarik dari pasaran, Pak,” tegasnya.

“Kita jangan bicara ekspor saja tetapi domestiknya kita tidak melihat, menyelidiki dalam hal ini,” pungkas dia. (saa/muu)