Kabar Gembira! Seleksi CPNS 2026 Kemenkeu Terbuka untuk Lulusan STAN dan SMA, Ini Rinciannya

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan pihaknya membuka peluang untuk lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) serta SMA dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2026.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, rekrutmen CPNS 2026 akan fokus pada sekolah kedinasan.

Sebab, pada rekrutmen CPNS sebelumnya Kemenkeu udah membuka jalur umum.

Adapun rinciannya, Kemenkeu berencana membuka 279 lowongan untuk lulusan STAN.

Selain itu, untuk lulusan SMA, akan dibuka untuk 300 pekerja. Formasi ini akan ditugaskan sebagai petugas lapangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

“Bea Cukai perlu tenaga lapangan. Tenaga teknis Bea Cukai itu kan ada di mana-mana. Karena kurang orang, kami akan rekrut 300 orang lulusan SMA di seluruh Indonesia, direkrut di masing-masing lokasinya,” kata Purbaya, Jumat (14/11/2025).

Baca Juga

BRI Sabet 3 Penghargaan Dealer Utama dengan Kinerja Terbaik dari Kemenkeu, Berkat Kontribusi Penting Ini

Purbaya menjelaskan, rekrutmen CPNS 2026 akan dilakukan dengan metode hibrida.

“Saya pikir akan terbuka hybrid, ada STAN dan luar STAN,” tuturnya.

Rencana rekrutmen pegawai Kemenkeu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

Dijelaskan dalam peraturan tersebut, Kemenkeu membuka rekrutmen CPNS melalui jalur umum, sekolah kedinasan, dan PPPK.

Berdasarkan perhitungan atas data Human Resources Information System (HRIS) per 31 Desember 2024, Kemenkeu memperoleh proyeksi pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun mencapai 5.738 orang dalam kurun tahun 2025-2029.

Sementara itu, berdasarkan tren turn over rate selama tiga tahun terakhir, jumlah pegawai keluar selain karena pensiun diproyeksikan mencapai 2.010 orang dalam lima tahun mendatang.

Dengan demikian, pada tahun 2025-2029, jumlah sumber daya manusia (SDM) Kemenkeu diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 0,01 persen sampai 0,50 persen per tahun yang akan dievaluasi secara berkala berdasarkan kebutuhan organisasi. (ant/iwh)