DPR Desak BMKG Percepat Modifikasi Cuaca di Wilayah Rawan Longsor, Korban Terus Bertambah

Jakarta, tvOnenews.com – Desakan agar pemerintah mempercepat langkah mitigasi bencana kembali menguat setelah insiden longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Cilacap, menelan korban jiwa dalam jumlah besar. Anggota Komisi V DPR RI Irmawan meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) segera mengintensifkan operasi modifikasi cuaca di daerah rawan longsor guna mencegah bencana serupa berulang.

“Kami mendesak BMKG dan pemerintah mengintensifkan modifikasi cuaca di wilayah-wilayah rawan longsor,” ujar Irmawan di Jakarta, Senin (17/11).

Desakan tersebut muncul setelah jumlah korban longsor terus bertambah. Hingga Senin, tercatat 13 warga meninggal dunia, tujuh lainnya masih hilang, dan sekitar 823 warga terpaksa mengungsi. Menurut Irmawan, situasi ini menunjukkan perlunya langkah cepat dan terukur mengingat cuaca ekstrem diprediksi masih terjadi hingga akhir November.

Ia menilai modifikasi cuaca dapat menjadi upaya preventif untuk mengendalikan curah hujan yang kerap menjadi pemicu longsor, terutama pada kawasan lereng dan perbukitan. “Kami berharap kejadian longsor memakan belasan korban ini tidak terulang. Cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di berbagai daerah,” tegasnya.

Irmawan juga meminta BMKG melakukan pemetaan lebih rinci terhadap wilayah rawan sebagai dasar penentuan prioritas intervensi. Menurutnya, luasnya daerah rentan longsor membuat pemetaan menjadi kunci efektivitas operasi modifikasi cuaca.

“Dengan pemetaan akurat, kita bisa mengetahui wilayah mana yang harus segera ditangani,” ujarnya.

Teknik modifikasi cuaca selama ini dilakukan melalui penyemaian awan menggunakan bahan semai seperti garam (NaCl). Namun efektivitasnya sangat bergantung pada koordinasi lintas kementerian dan lembaga, terutama terkait kesiapan teknis serta prioritas wilayah yang perlu segera ditangani.

Irmawan menekankan BMKG perlu memperkuat kolaborasi dengan lembaga lain agar operasi mitigasi berjalan optimal. “Koordinasi yang kuat antara BMKG dan kementerian/lembaga terkait sangat dibutuhkan untuk memastikan langkah mitigasi efektif,” katanya.

Tak hanya fokus pada rekayasa cuaca, Irmawan turut mengingatkan pemerintah daerah agar memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, terutama dalam penanganan kebutuhan dasar pengungsi. Ia menegaskan penyediaan air bersih, tempat tinggal sementara, dan makanan harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

“Keselamatan warga adalah prioritas. Kebutuhan dasar pengungsi harus dipastikan terpenuhi,” ujarnya menegaskan.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti minimnya infrastruktur peringatan dini longsor di banyak daerah rawan. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, sistem peringatan dini masih sangat bergantung pada prakiraan hujan umum, sehingga tak selalu menggambarkan risiko longsor secara spesifik.

Ia menyebut longsor sepanjang satu kilometer di Desa Cibeunying menjadi bukti perlunya teknologi peringatan dini yang lebih canggih dan berbasis kondisi geologi maupun kelembapan tanah. “Peringatan dini bencana tidak bisa hanya mengandalkan prakiraan hujan,” ujarnya.

Insiden longsor di Cilacap kembali membuka diskusi tentang kesiapan mitigasi bencana menjelang puncak musim hujan. Dengan hujan intensitas tinggi yang masih berpotensi terjadi, rekomendasi DPR agar BMKG mempercepat modifikasi cuaca dinilai sebagai langkah mendesak untuk menekan risiko bencana di wilayah rawan.

Upaya rekayasa cuaca dan pemetaan risiko diharapkan dapat menjadi strategi jangka pendek yang efektif, sambil menunggu penguatan sistem mitigasi jangka panjang seperti peringatan dini berbasis teknologi dan penataan wilayah rawan longsor. (ant/nsp)