Bamsoet Ingatkan Pemerintah: Jangan Bikin Kebijakan Ekonomi yang Bikin Dunia Usaha Kaget

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan bahwa pelibatan dunia usaha dalam proses perumusan kebijakan ekonomi adalah unsur krusial untuk menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan nasional.

Hal itu ia sampaikan dalam Rakornas Strategi Politik Pertahanan dan Keamanan Nasional dalam Menghadapi Tantangan Global di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

Bamsoet menilai, dunia usaha memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan nasional, namun kontribusi itu hanya bisa optimal apabila pemerintah dan DPR membuka ruang dialog sejak tahap awal penyusunan regulasi.

“Ya tentunya selain juga diberikan ruang oleh pemerintah, dan DPR dalam penyusunan undang-undang juga diberikan ruang oleh pemerintah untuk kita memberikan masukan sebelum kebijakan ekonomi diputuskan,” ujarnya.

“Supaya kita di dunia usaha nggak kaget, tiba-tiba ada kebijakan yang kita sama sekali di dunia usaha nggak dilibatkan dan nggak tahu, sehingga tidak efektif undang-undang itu dibuat,” sambung dia.

Ia menambahkan bahwa dinamika global dan ketegangan geopolitik membawa konsekuensi langsung terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, perubahan rantai pasok, tekanan perang, hingga fluktuasi perdagangan internasional harus diantisipasi secara matang oleh dunia usaha dan pemerintah.

Baca Juga

Pemerintah Andalkan Diskon Transportasi hingga Bansos untuk Jaga Daya Beli Saat Lebaran, Airlangga: Target Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen

“Ya banyak ancaman, di samping ancaman perang yang terjadi di luar sana yang menekan ekonomi kita, kemudian perubahan mata rantai tata kelola ekspor-impor, dan seterusnya. Ini juga sudah kita mengantisipasi, termasuk juga perkembangan politik dalam negeri yang juga kita antisipasi,” kata Bamsoet.

Ia menyoroti bahwa sejumlah kebijakan penegakan hukum di dalam negeri juga berdampak pada iklim ekonomi. Bamsoet menilai antisipasi harus dilakukan agar langkah pemerintah tidak kontraproduktif terhadap pertumbuhan.

“Misalnya reformasi polri, kemudian hal-hal lain yang mau nggak mau menyentuh juga kepentingan ekonomi. Satgas-satgas yang dibuat oleh pemerintah untuk menindak tegas kejahatan-kejahatan ekonomi di sektor perkebunan, tambang, dan seterusnya juga terus cermati dan sampai ini justru backfire bagi pertumbuhan ekonomi kita,” ujarnya.

Bamsoet menegaskan, kesiapan dunia usaha menghadapi ancaman global harus dibarengi dengan komunikasi yang erat antara pemerintah, regulator, dan pelaku usaha agar stabilitas pertahanan dan ekonomi tetap terjaga. (agr/rpi)