Polemik Putusan MK, BGN Sebut Brigjen Pol. Sony Sanjaya Telah Pensiun dari Polri
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang memastikan tidak ada lagi anggota Polri aktif yang menduduki jabatan di lembaganya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) resmi melarang aparat kepolisian menjabat posisi sipil tanpa melepas status keanggotaannya.
Nanik menegaskan bahwa Brigjen Pol. Sony Sanjaya yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN telah mengakhiri dinas aktifnya sebagai anggota Polri sebelum tetap melanjutkan tugas di BGN.
Sony semula dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 17 September 2025 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 97/P Tahun 2025.
“Pak Sony tapi sudah pensiun ya, 1 November sudah pensiun,” ujar Nanik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Ia menambahkan, sebelumnya penempatan polisi aktif di jabatan eselon I ke bawah masih dimungkinkan, namun kini seluruh ketentuan tersebut berubah total setelah adanya putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anggota Polri yang hendak menduduki jabatan sipil wajib mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Amar putusan itu tertuang dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menghapus celah penugasan dari Kapolri sebagai dasar pengangkatan pejabat sipil.
“Menyatakan frasa ‘atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri’ dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan.
Permohonan yang diajukan advokat Syamsul Jahidin dan mahasiswa Christian Adrianus Sihite tersebut dikabulkan seluruhnya oleh MK.
Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan bahwa substansi Pasal 28 ayat (3) UU Polri sesungguhnya sudah jelas: anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian bila mereka mengundurkan diri atau pensiun. Namun, frasa tambahan dalam penjelasan undang-undang justru menciptakan multitafsir.
“Artinya, mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian,” ujar Ridwan.
Lebih lanjut, MK menilai penjelasan norma yang memperbolehkan penugasan dari Kapolri justru menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi anggota Polri maupun bagi ASN di kementerian dan lembaga lain.
“Perumusan yang demikian berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian dan sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karier ASN yang berada di luar institusi kepolisian,” ucap Ridwan.
Dengan putusan ini, seluruh kementerian dan lembaga, termasuk BGN, wajib memastikan jabatan sipil tidak lagi ditempati polisi aktif, sebuah aturan yang kini wajib dipatuhi. (agr/raa)
Load more