Langkah Terdakwa Dugaan Korupsi Minyak Mentah Sampaikan Surat Terbuka Dinilai Sebagai Perlawanan Mafia Migas

Jakarta, tvOnenews.com - Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku terdakwa kasus tata Kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina kembali menuai sorotan publik usai diketahui membuat surat terbuka kepada pemerintah.

Lantas langkah Kerry Adrianto turut disorot oleh banyak pihak termaksud Direktur Eksekutif Paradigma Research and Ideas Center (PRIC), Dedi Ermansyah.

Dedi mengatakan Langkah Kerry Adrainto sebagai bentuk perlawanan dari mafia migas kepada institusi pemerintah. 

"Melihat dinamika yang berkembang, manuver tersebut sangat bisa dibaca sebagai bentuk tekanan terhadap langkah pemerintah memperbaiki tata kelola migas. Ketika pemerintah dan Pertamina mulai menutup ruang-ruang gelap yang selama ini dinikmati kelompok tertentu, wajar jika muncul perlawanan dari pihak yang merasa kepentingannya terganggu. Jadi, konteksnya bukan soal individu semata, tetapi tentang resistensi terhadap agenda pembenahan sektor migas,” kata Dedi kepada awak media, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Dedi menuturkan saat ini pemrintah tengah berfokus menyisir praktik-praktik mafia migas yang kerap merugikan negara.

Menurutnya pemerintah saat ini mendorong tranparansi dalam upaya memutus rantai praktik para mafia migas.

Baca Juga

Kasus Korupsi Penerimaan Mahasiswa Baru Unsoed, KPK Geledah Rumah Para Tersangka hingga Kantor Rektorat

“Menurut saya motivasi utama dapat dibaca dari momentum. Pemerintah sedang mendorong transparansi dan memutus rantai praktik-praktik lama di sektor energi. Di tengah proses itu, setiap kebijakan baru pasti menggeser kepentingan. Karena itu, manuver ini sangat mungkin dilakukan sebagai upaya mempertahankan pola relasi bisnis lama yang selama ini memberikan keuntungan besar kepada jaringan tertentu,” ujarnya.

Dedi menjelaskan jaringan mafia migas masih memiliki sumber daya untuk dapat melakukan perlawanan ke pihak-pihak yang menggangu stabilitas bisnis mereka. 

Menurutnya jaringan mafia migas ini akan melakukan penggiringan opini publik untuk  membentuk citra negatif ke pemerintah dan Pertamina yang tengah melakukan pembenahan.

“Manuver seperti ini dapat menimbulkan noise dan membingungkan publik. Tujuannya biasanya untuk mengaburkan inti persoalan agar pembenahan terlihat seolah-olah bermasalah. Jika tidak dikelola dengan baik, isu ini bisa mencederai citra Pemerintah dan Pertamina, padahal keduanya sedang berupaya menjadikan sektor migas lebih bersih dan transparan. Mafia migas biasanya bekerja dengan menciptakan keraguan publik, bukan dengan argumentasi faktual,” katanya.