Singgung Kondisi Taman Nasional Tesso Nilo, Forum Tani Sawit Soroti Pansus Agraria yang Dinilai Stagnan

Jakarta, tvOnenews.com - Forum Tani Sawit dan Pusat Studi Sawit IPB menyoroti Panitia Khusus (Pansus) Agraria DPR RI yang dinilai tidak berprogres. Salah satu yang disinggung adalah soal kasus Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Mereka menilai stagnasi ini adalah langkah mundur di tengah konflik agraria yang masih terus terjadi.

Menurutnya, Pansus Agraria yang tidak bekerja secara nyata berarti membiarkan ribuan keluarga petani hidup dalam ketidakpastian hukum.

Mestinya, kepastian lahan menjadi dasar produksi. Namun, kini malah berubah menjadi sumber ketakutan.

Forum tersebut kemudian menyinggung soal tata Kelola Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. 

Persoalan agraria ini dinilai telah dibiarkan bertahun-tahun dan memakan ribuan korban sosial serta mengganggu kehidupan flora fauna.

Forum Tani Sawit menilai, pemerintah saat ini hanya fokus pada penindakan dan tidak memperbaiki akar masalahnya.

“TNTN adalah salah satu bukti paling jelas dari banyaknya kasus konflik Agraria bahwa pemerintah gagal merumuskan solusi permanen dari konflik agraria” ungkap Ketua Forum Tani Sawit, Abdul Aziz saat menggelar FGD Pansus Konflik Agraria di Pusat Studi Sawit IPB, Bogor, Kamis (27/11/2025).

Senada, Wakil Sekjen Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan dan Pertanahan Riau, Samuel Simanjuntak mengatakan, masalah di TNTN bukan hanya soal perambahan, tapi karena negara yang terlambat.

Masyarakat sudah bermukim sebelum Kawasan ditetapkan. Namun, saat ini mereka dianggap sebagai perambah ilegal dan diusir dari rumahnya sendiri.

"Jangan tiba-tiba datang terus mengusir masyarakat dengan pendekatan kekuasan melalui alat-alat negara, kami ini juga anak-anak bangsa yang dijamin hak hidupnya" katanya menegaskan.

Sementara itu, mantan Staf Ahli Bidang Hukum ATR/BPN, Yagus Suyadi mengatakan pemerintah bersikap kontradiktif.

Di satu sisi, ekspor CPO terus didorong, tapi kebijakan agraria dibiarkan tumpang tindih sehingga petani berada dalam kondisi rentan.

Ia mengatakan, TNTN hanyalah satu dari lebih dari 600 titik konflik agraria yang secara struktural bermasalah.

"Perlu sinkronisasi data kawasan hutan serta penguatan dan pengendalian di kawasan HGU yang terlantar atau yang sudah dikelola masyarakat, juga penting melakukan pendekatan yang humanis dengan masyarakat agar capaian dan target manis pembenahan pemerintah diatas kertas sejalan dengan realita dilapangan" kata Yagus.

Adapun mandeknya Pansus Agraria dinilai para petani sebagai sikap DPR yang tidak serius menghadapi konflik yang ada.

Akhirnya masalah agraria terus berlarut-larut dan korban terus bertambah.

Forum Tani Sawit mendesak agar Pansus segera memanggil pemerintah, Kementerian ATR/BPN, KLHK, hingga pemerintah daerah untuk duduk satu meja dan menyelesaikan akar persoalan. Mereka juga meminta pengakuan hak bagi petani yang telah menghuni sebelum kawasan ditetapkan, serta skema legalisasi yang realistis dan humanis.

“Jika Pansus tidak bergerak, ini sama saja membiarkan masa depan jutaan keluarga petani hancur,” tegas dia. (iwh)