Jokowi Bantah Pernah Resmikan Bandara IMIP Morowali yang Diduga Ilegal: Semua Hal yang Tidak Baik Ditarik ke Saya!

Jakarta, tvOnenews.com - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang santer disebut pernah ia resmikan.

Presiden RI ke-7 itu membantah serta menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah meresmikan bandara yang diduga ilegal tersebut.

Jokowi menyampaikan, satu-satunya bandara yang pernah dia resmikan di Morowali, Sulawesi Tengah, adalah Bandara Maleo yang dibangun oleh pemerintah.

"Tidak, tidak. Saya tidak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali," ujar Jokowi sebagaimana klarifikasi yang dibagikan di akun Instagram resmi PSI, pada Jumat (28/11/2025). 

Jokowi menyampaikan, selama masa jabatannya sebagai presiden, ia memang pernah meresmikan sebuah bandara di Morowali.

Namun, bandara itu bukanlah Bandara IMIP sebagaimana yang santer dikait-kaitkan dengannya.

Baca Juga

Balai Penegakan Hukum Kehutanan Sulawesi Tegaskan Petani Wajib Patuh Aturan Penggunaan Kawasan Hutan

"Seingat saya, yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali, dan itu dibangun oleh pemerintah," jelasnya.

"Tahun berapanya saya sudah lupa. Kalau yang IMIP itu, saya kira milik swasta," lanjutnya.

Dengan demikian, Jokowi menepis kabar yang menyebut dirinya hadir dalam peresmian Bandara IMIP pada 2019. Ia memastikan bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta.

"Ya, semua hal yang tidak baik kan selalu ditariknya ke saya," jelas Jokowi.

Sorotan terhadap Bandara IMIP mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengkritik keberadaan fasilitas tersebut saat meninjau bandara di kawasan pertambangan Morowali pada Kamis (20/11/2025).

Sjafrie menilai, ada kejanggalan ketika sebuah bandara berdiri tanpa keterlibatan negara, apalagi berada di wilayah strategis dekat jalur ALKI II dan III.

Dalam perannya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan Pengawas Tim Penertiban Kawasan Hutan, ia mengingatkan bahwa celah regulasi dapat berpotensi mengganggu kepentingan ekonomi nasional.

Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum agar tidak muncul praktik “republik dalam republik”.

“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari mana pun asalnya,” tegas Sjafrie. (rpi)