Sejarah Bandara IMIP dan Kawasan Industri Morowali: Dari Proyek Strategis hingga Polemik Akses Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com - Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah kini menjadi pusat perhatian publik nasional. Bandara yang berada di dalam kawasan industri nikel tersebut diduga beroperasi tanpa pengawasan resmi pemerintah, termasuk keimigrasian dan bea cukai. Polemik ini memunculkan pertanyaan serius mengenai tata kelola keamanan, operasional penerbangan, dan kedaulatan negara di wilayah industri strategis yang menjadi jalur logistik internasional.

Sorotan terhadap bandara ini menyeruak setelah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi klarifikasi bahwa ia tidak pernah meresmikan bandara tersebut saat menjabat. Jokowi menegaskan satu-satunya bandara yang pernah ia resmikan di Morowali adalah Bandara Maleo yang dibangun pemerintah. Klarifikasi ini muncul setelah sejumlah pihak mengaitkan Bandara IMIP dengan era kepemimpinannya.

Polemik makin melebar ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mengirim petugas Direktorat Bea Cukai ke Bandara IMIP. Ia menilai keberadaan bandara tanpa otoritas resmi merupakan kesalahan manajemen dan dapat menimbulkan potensi pelanggaran aturan penerbangan dan kepabeanan.

Pandangan serupa disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Ia menyebut keberadaan bandara yang tidak diawasi negara sebagai “anomali” dan berpotensi mengganggu kedaulatan ekonomi. Sjafrie bahkan menyatakan akan melaporkan temuan ini ke Presiden Prabowo Subianto dengan pesan tegas: “Tidak boleh ada republik di dalam republik.”

Sejarah Pendiriannya

Bandara IMIP bukan fasilitas baru. Data Kementerian Perhubungan menunjukkan bandara ini dikelola pihak swasta namun tetap beroperasi di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Bandara ini tercatat memiliki kode ICAO WAMP dan kode IATA MWS, dengan status bandara khusus untuk kepentingan industri.

Baca Juga

Jokowi Dukung UU KPK Dikembalikan ke Versi Lama: Revisi 2019 Inisiatif DPR, Saya Tidak Teken

Bandara IMIP berada sekitar 4 kilometer dari kawasan industri IMIP. Fasilitas ini memiliki runway sepanjang 1.890 meter dan melayani pesawat Embraer ERJ-145 hingga Airbus A320. Sepanjang 2024, bandara ini mencatat 534 pergerakan pesawat dengan total penumpang mencapai 51.000 orang.

Kawasan IMIP: Dari Investasi Strategis hingga Raksasa Industri

Kawasan industri IMIP merupakan salah satu pusat industri nikel terbesar Asia. Dibangun melalui kerja sama PT Bintang Delapan Group dari Indonesia dengan Tsingshan Steel Group dari China, kawasan ini dirancang sebagai pusat rantai pasok nikel dari tambang hingga bahan baku baterai kendaraan listrik.

Kesepakatan pendirian kawasan industri ditandatangani pada Oktober 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden China Xi Jinping. Pembangunan kawasan dimulai pada 2013 dan diresmikan pada 2015 oleh Presiden Joko Widodo sebagai bagian dari strategi industri hilirisasi mineral.

Kini, IMIP menempati area lebih dari 2.000 hektare dan menjadi salah satu pusat industri strategis Indonesia.

Status Hukum: Bandara Khusus atau Bandara Umum?

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, bandara khusus hanya boleh melayani penerbangan internal untuk menunjang operasional perusahaan. Bandara jenis ini tidak boleh melayani penerbangan internasional dan tidak boleh digunakan masyarakat umum tanpa izin khusus dari Menteri Perhubungan.

Indonesia sendiri memiliki sejumlah bandara khusus industri lain, seperti milik PT Freeport Indonesia, PT Antam, dan PT Vale. Namun, Bandara IMIP kini menjadi satu-satunya yang dipersoalkan karena diduga berjalan tanpa otoritas resmi imigrasi dan bea cukai.

Masyarakat Tunggu Penyelesaian Polemik Bandara IMIP

Polemik Bandara IMIP kini tidak hanya berbicara soal legalitas operasional, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara, tata kelola industri strategis, dan transparansi investasi asing. Pemerintah memastikan evaluasi dan audit menyeluruh sedang dilakukan.

Perdebatan publik pun kini mengarah pada satu pertanyaan utama: bagaimana fasilitas industri strategis sebesar ini dapat berjalan selama bertahun-tahun tanpa kehadiran penuh otoritas negara?

Jawabannya kini dinantikan publik, sementara IMIP tetap menjadi salah satu sentra industri terbesar yang memegang peran penting dalam rantai pasok nikel global.