Blak-blakan, Greenpeace Sebut Pemerintah Enggan Dengarkan Masyarakat Sipil Terkait Laporan yang Mengancam Kehutanan

Jakarta, tvOnenews.com - Greenpeace menyebut pemerintah tak pernah mendengarkan laporan dari organisasi masyarakat sipil terkait upaya pelindungan kawasan hutan.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas mengungkapkan bahwa sejauh ini pemerintah justru lebih menutup diri dan terkesan tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh organisasi masyarakat sipil.

Padahal, selama ini pihaknya telah memberikan sejumlah laporan yang mengancam kehutanan di Indonesia. Namun pemerintah tidak mengindahkannya.

Sumber :

• Instagram @greenpeaceid

"Banyak sekali misalnya laporan-laporan yang disampaikan Greenpeace gitu. Nah seharusnya kan kalau pemerintah menerima masukan-masukan mungkin data-data yang disampaikan sama Greenpeace itu bisa dijadikan acuan, tapi sayangnya pemerintah memang selama ini menutup diri kan," kata kepada tvOnenews, Minggu (30/11/2025).

Baca Juga

Awasi Perambahan Liar, Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi Kembali OTT Satu Pelaku di Kawasan Tanamalia Loeha Raya

Ia mengaku bahwa Greenpeace pernah mengeluarkan data deforestasi yang terjadi era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Namun saat itu justru dilaporkan ke pihak berwajib karena diduga melanggar Undang-Undang ITE.

"Jadi memang wataknya pemerintah memang bukan untuk menerima masukan bersama-sama, bekerja dengan masyarakat sipil," jelasnya.

Oleh karena itu, Arie menilai bahwa selama ini pemerintah hanya mendengarkan apa yang dikatakan para pengusaha tanpa melibatkan masyarakat di setiap kebijakan yang dikeluarkan.

"Dia lebih menerima pada kepentingan-kepentingan pengusaha termasuk misalnya Menteri Kehutanan saat ini ya, yang masih ingin membuka hutan sekitar 20 juta hektare untuk dikonversi jadi perkebunan sawit, food estate, dan lain-lain itu akan berdampak pada kerusakan," tandasnya. (aha/muu)