Hari Disabilitas Internasional, Legislator Sorot Tajam Kesenjangan yang Masih Terjadi di DKI Jakarta

Jakarta, tvOnenews.com - Hari Disabilitas Internasional 2025 yang jatuh pada tanggal 3 Desember setiap tahunnya menjadi momentum evaluasi kebijakan, infrastrktur, layanan publik, hingga kehidupan bagi para penyandang disabilitas khususnya di DKI Jakarta.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS sekaligus Ketua Bidang Masyarakat Rentan dan Disabilitas, Nabila Aboe Bakar Al Habsy mengatakan momen ini bukan hanya menjadi refleksi semata melainkan langkah mewujudkan kesetaraan hidup bagi para penyandang disabilitas.

“Hari Disabilitas harus menjadi pengingat bahwa keberpihakan kepada penyandang disabilitas bukan belas kasihan, melainkan keadilan. Kota ini tidak boleh lagi memiliki ruang yang tidak bisa diakses, layanan yang tidak inklusif, atau kebijakan yang tidak memihak,” kata Nabila kepada awak media, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Nabila menuturkan pihaknya mendapati temuan para penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan dalam bertransportasi, mendapatkan pekerjaan, mengakses layanan kesehatan, pendidikan, maupun berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

Ia menekankan semestinya Jakarta sebagai Ibu Kota negara sekaligus pusat aktivitas masyarakat seharusnya menjadi benchmark kota inklusif. 

“Jakarta harus menjadi rumah yang aman, nyaman, dan manusiawi bagi seluruh warganya termasuk bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Jika masih ada trotoar yang tidak ramah kursi roda, halte yang tidak bisa diakses, papan informasi tanpa braille, atau layanan publik tanpa pendamping disabilitas, maka pekerjaan kita belum selesai,” ungkapnya.

Baca Juga

Perkuat Ekonomi Mandiri, PKS Launching Pasar Tani di 100 Kabupaten Kota

Nabila turut menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan regulasi dan implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas sembari mendorong percepatan penguatan data, penambahan anggaran yang responsif, hingga kolaborasi multi-pihak dengan komunitas, akademisi, dan organisasi.

Ia menegaskan PKS DKI Jakarta secara konsisten memperjuangkan hadirnya layanan publik yang inklusif dan empatik. 

“Kami ingin memastikan bahwa suara penyandang disabilitas bukan hanya didengar, tetapi diperhitungkan dalam setiap penyusunan kebijakan. Inklusi tidak boleh berhenti sebagai program, ia harus menjadi budaya," katanya.

Tak hanya itu, Nabila turut serta mengajak seluruh elemen masyarakat Jakarta untuk bergerak bersama menjadikan kota ini sebagai Rumah Ramah Disabilitas yang membuka akses, menghormati keberagaman kemampuan, dan memberikan kesempatan setara bagi setiap warga.