Eks Menhut Disorot di Balik Bencana Sumatera, Pengamat: Zulhas dan Menteri Terdahulu harus Dipanggil DPR!
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan, menilai para mantan Menteri Kehutanan perlu dimintai keterangan, termasuk Zulkifli Hasan, untuk menjelaskan kebijakan yang berpotensi memicu bencana banjir dan longsor di wilayah itu.
Ali menilai langkah memanggil para menteri terdahulu melalui rapat dengar pendapat (RDP) di DPR menjadi kunci untuk membuka akar persoalan.
“Iya betul (Zulkifli Hasan dan Menteri Kehutanan Terdahulu). Bisa dipanggil DPR juga dalam RDP untuk klarifikasi, biar semua jelas dan clear. Apakah musibah yang terjadi saat ini, karena faktor alam semata atau ada faktor lain seperti kebijakan yang salah,” ujarnya, saat dihubungi wartawan, Senin (8/12/2025).
Ia menegaskan, bukan hanya eks Menteri Kehutanan, tetapi seluruh kementerian yang terlibat dalam tata kelola lahan harus diperiksa.
“Tidak hanya Menteri Kehutanan menurut saya, tapi sektor, lembaga terkait ya. Juga ada Kementerian ESDM mungkin, juga ada Kementerian Lingkungan Hidup gitu, dan seterusnya. Artinya yang terkait soal lahan,” tegas Ali.
Ali menyebut perlu adanya penyelesaian berlapis: jangka pendek, menengah, dan panjang.
Ia mengapresiasi langkah cepat pemerintah menangani korban bencana, namun menekankan perlunya evaluasi struktur tata kelola lingkungan yang lebih dalam.
“Pertama, solusi jangka pendek. Ya sudah benar Presiden, para pembantunya, para kepala daerah bersinergi, berkolaborasi, berkoordinasi, tepat sasaran, dan ini sedang berjalan,” ujarnya.
Namun ia mengingatkan, indikasi kuat menunjukkan rusaknya lahan bukan semata faktor alam.
“Ketika melihat kemarin banyak kayu-kayu gelondongan itu juga, larut dalam banjir itu, itu mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan lahan di Sumatera,” kata Ali.
Karena itu, investigasi menyeluruh wajib dilakukan, termasuk terhadap perizinan tambang, praktik penebangan, dan alih fungsi lahan yang berlangsung bertahun-tahun.
DPR RI melalui Komisi IV telah resmi membentuk Panitia Kerja Alih Fungsi Lahan untuk menyelidiki gelondongan kayu yang hanyut dalam banjir bandang di Sumatera.
Ketua Komisi IV, Titiek Soeharto, secara tegas meminta Kementerian Kehutanan mengambil tindakan keras.
“Kami juga dari Komisi IV akan membentuk Panja Alih Fungsi Lahan,” ujar Titiek usai Raker dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kamis (4/12/2025).
Ia mengecam habis-habisan penebangan pohon, baik legal maupun ilegal, yang merusak hutan dan tak memberi manfaat bagi masyarakat.
“Kita lihat sendiri pohon-pohon yang begitu besar, dipotongin oleh orang-orang yang tidak punya perasaan, rakyat tidak mendapat keuntungan apa-apa dari pemotongan itu,” tegasnya.
Titiek juga menyerukan penindakan tanpa pandang bulu terhadap pembalak liar, sekalipun mereka diduga dilindungi oknum aparat.
“Enggak usah takut apakah itu di belakangnya ada bintang-bintang, mau bintang dua, tiga, atau berapa, supaya ditindak dan tidak terjadi lagi,” ujarnya. (agr/muu)
Load more