Pemerintah Pastikan Negara Hadir: Menko Polkam Konsolidasikan TNI, Polri Hingga BIN Pasca Bencana Sumatera

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk hadir secara cepat dan terkoordinasi dalam penanganan bencana besar yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Meski di ruang publik sempat muncul narasi negatif yang menilai pemerintah lamban, di lapangan aparat negara justru telah bergerak secara masif sejak fase awal tanggap darurat.

Untuk memastikan sinergi nasional tetap solid, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, memimpin langsung rapat terbatas lintas sektor yang dihadiri oleh Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Rapat tersebut menegaskan bahwa negara hadir secara penuh melalui kekuatan pertahanan, keamanan, dan intelijen dalam satu komando terkoordinasi.

“Dalam situasi darurat seperti ini, yang dibutuhkan adalah kecepatan, ketepatan, dan soliditas yang terkolaborasi . TNI, Polri, dan BIN bergerak dalam satu napas untuk memastikan keselamatan rakyat, distribusi bantuan, serta stabilitas keamanan tetap terjaga,” kata Djamari, kepada wartawan, Senin (8/11).

Dari sisi operasi kemanusiaan, TNI telah mengerahkan total sekitar 30.864 personel dari seluruh matra (AD, AL, dan AU) ke wilayah terdampak. TNI juga mengerahkan aset besar berupa 18 pesawat, 36 helikopter, serta 16 kapal laut, termasuk kapal angkut (LCU), guna mempercepat distribusi logistik dan proses evakuasi korban, terutama di wilayah yang terisolasi.

Baca Juga

Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Sidoarjo Perkuat Kesiapan Personel dan Peralatan

Dalam tahap awal, TNI Angkatan Darat mengerahkan lebih dari 21.700 personel untuk membuka akses jalan yang terputus, mengevakuasi korban, mendirikan dapur umum, membangun shelter darurat, hingga mendukung layanan kesehatan lapangan. 

Selain itu, sebanyak 1.559 ton bantuan logistik telah dikirimkan ke zona darurat, sebagian melalui operasi airdrop ke wilayah yang tidak dapat dijangkau jalur darat.

Sementara itu, Polri mengerahkan ratusan personel dalam operasi kemanusiaan terintegrasi, dengan 497 personel diterjunkan langsung ke wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar. 

Selain itu, 219 personel tambahan dikirim ke Sumatera Utara, terdiri dari unsur Brimob, tim medis, K-9, dan DVI, untuk mempercepat proses evakuasi, identifikasi korban, serta pengamanan lokasi terdampak.

Dalam mendukung distribusi bantuan, Polri juga mengerahkan dua pesawat angkut yang membawa sekitar 3,8 ton logistik, terdiri atas makanan siap saji, obat-obatan, genset, dan perangkat WiFi portabel untuk menjaga konektivitas komunikasi di daerah bencana. 

Di saat yang sama, Polri juga diperintahkan untuk memperbaiki akses jalan yang terputus serta menjaga stabilitas keamanan guna mencegah potensi gangguan sosial dan tindak kriminal di tengah situasi krisis.

Di balik operasi lapangan tersebut, BIN menjalankan fungsi intelijen untuk memastikan seluruh bantuan tepat sasaran dan aman dalam distribusinya. Melalui jaringan intelijen di daerah Aceh, Sumut, dan Sumbar, BIN melakukan monitoring ancaman, pemetaan risiko lanjutan, serta pengawalan distribusi bantuan, sekaligus menyuplai data dan rekomendasi strategis bagi pemerintah pusat.

BIN juga memainkan peran penting dalam peringatan dini terhadap potensi bencana susulan maupun kerawanan sosial, sehingga keputusan taktis dan kebijakan nasional dapat diambil berbasis informasi intelijen yang akurat.

Menko Polkam menegaskan bahwa kolaborasi TNI, Polri, dan BIN bukan hanya untuk penanganan jangka pendek, tetapi juga untuk pemulihan jangka menengah hingga stabilisasi pascabencana.

“Soliditas ini adalah wajah negara di saat rakyat sedang dalam kondisi paling rentan. Kami memastikan bahwa bantuan tidak hanya cepat sampai, tetapi juga tepat sasaran, aman, dan berkelanjutan,” tegas Menko Polkam.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi negatif di media sosial, serta tetap mengedepankan solidaritas nasional dan kepercayaan terhadap kerja-kerja kemanusiaan yang sedang berlangsung secara terpadu di lapangan.