Rapat Pleno PBNU Diubah Menjadi Rapat Koordinasi Penanganan Kebencanaan, Demi Menjaga Marwah NU

Jakarta, tvOnenews.com - Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (11/12/2025) di lantai 8 Gedung PBNU, diputuskan diubah menjadi Rapat Koordinasi Penanganan Kebencanaan.

Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan aspek konstitusional serta situasi bencana saat ini yang membutuhkan perhatian segera.

Sekretaris Jenderal PBNU, Amin Said Husni, menjelaskan bahwa undangan Rapat Pleno telah disampaikan melalui surat resmi bernomor 4803/PB.01/4.I.01.01/99/12/2025 kepada seluruh unsur peserta.

Total peserta yang diundang terdiri atas 2 Mustasyar, 17 pengurus Syuriyah, 9 A’wan, 28 pengurus Tanfidziyah, 11 ketua lembaga, 8 pimpinan badan otonom, serta 33 peserta yang hadir secara online, sehingga keseluruhannya mencapai 108 peserta. Komposisi kehadiran telah mencukupi syarat kuorum sesuai AD/ART dan Peraturan Perkumpulan.

Amin juga menyampaikan bahwa undangan kepada Rais Aam telah dikirim dan dikonfirmasi melalui komunikasi personal, namun belum ada konfirmasi kehadiran.

“Meskipun syarat formal telah terpenuhi, Ketua Umum bersama peserta rapat sepakat untuk tetap taat pada ketentuan organisasi dengan mengubah forum Pleno menjadi rapat koordinasi,” ujar Amin.

Baca Juga

Awal Mula Penggerebekan Ponpes Hamalatul Quran di Sukoharjo, Ternyata Berawal dari Warung Mi Babi

Perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan situasi bencana di Sumatera dan sejumlah daerah lain yang membutuhkan penanganan terpadu. Forum kemudian diarahkan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah PBNU dalam membantu penanggulangan kebencanaan nasional.

Selain itu, forum ini juga menyinggung dinamika internal PBNU yang tengah berlangsung. Amin menegaskan bahwa penyelesaian masalah internal akan tetap ditempuh melalui jalur islah, mengikuti arahan para kiai sepuh dalam tiga pertemuan penting: silaturahmi alim ulama di kantor PBNU (23 November 2025), musyawarah mustasyar dan masyayikh di Pesantren Al-Falah Ploso Kediri (30 November 2025), serta pertemuan di Pesantren Tebuireng Jombang (6 Desember 2025).

“Seluruh arahan para kiai sepuh menegaskan pentingnya menjaga marwah organisasi dan memastikan kepemimpinan berjalan hingga Muktamar berikutnya,” kata Amin.

Dengan pertimbangan tersebut, PBNU secara resmi mengubah agenda hari ini dari Rapat Pleno menjadi Rapat Koordinasi Penanganan Kebencanaan.

“Semoga keputusan ini dapat dipahami seluruh pihak sebagai ikhtiar PBNU dalam menjaga ketertiban organisasi sekaligus tanggap terhadap kebutuhan umat,” tutup Amin. (rpi)