Seskab Teddy: Harga Pertamax Ikuti Pasar Dunia, Pertalite dan Solar Tetap Stabil

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah memberikan penjelasan resmi terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax. 

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa sebagai produk nonsubsidi, harga Pertamax sangat bergantung pada fluktuasi harga minyak mentah di pasar internasional.

Meskipun terdapat kenaikan pada varian nonsubsidi, Teddy menjamin bahwa pemerintah tidak mengubah harga BBM yang disubsidi oleh negara.

"Pertamax adalah BBM nonsubsidi. Artinya, harga Pertamax harus mengikuti harga minyak dunia. Apa saja BBM bersubsidi? Pertalite dan Solar. Harga BBM subsidi tidak naik," kata Teddy dalam keterangannya, Jumat (12/6).

Kebijakan ini diambil di tengah memanasnya situasi geopolitik dunia, terutama konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, yang memicu lonjakan harga energi global. 

Sejak 10 Juni 2026, harga Pertamax telah disesuaikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Namun, harga Pertalite tetap dipatok sebesar Rp10.000 per liter dan Solar di angka Rp6.800 per liter.

Baca Juga

Harga Pertamax Turun, Bahlil sebut BBM Non Subsidi Ikut Harga Minyak Mentah Dunia

Teddy mengungkapkan bahwa pemerintah sebenarnya telah berupaya menunda penyesuaian harga ini demi menjaga daya beli masyarakat.

"Harga minyak dunia naik drastis sejak Maret, tetapi pemerintah sudah menahan kenaikan selama berbulan-bulan. Walaupun naik, harga Pertamax di Indonesia jauh lebih murah dibanding BBM RON 92/95 di negara lain," tutur Teddy.

Berdasarkan data perbandingan yang dirilis Sekretariat Kabinet, harga BBM RON 92/95 di Indonesia memang masih jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. 

Sebagai gambaran, harga per liter di Singapura telah menyentuh Rp42.971, Laos Rp31.945, Thailand Rp28.910, Myanmar Rp25.085, dan Filipina Rp22.158.

Dengan demikian, pemerintah menekankan bahwa langkah penyesuaian ini merupakan konsekuensi logis dari dinamika pasar global, sembari tetap memastikan ketersediaan energi bersubsidi bagi masyarakat yang membutuhkan. (ant/dpi)