Prabowo Tegaskan Negara Hadir di Lokasi Bencana: 50 Batalion Personel, 60 Helikopter Dikerahkan

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan pemerintah telah bergerak cepat dan masif dalam menangani dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ia menyebut, skala pengerahan personel dan peralatan yang dilakukan menunjukkan kehadiran negara secara nyata di tengah masyarakat terdampak.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

“Kita sudah mengerahkan lebih dari 50.000 TNI dan Polri. 50.000 itu setingkat 50 batalion sudah dikerahkan di daerah terdampak. Kalau dibilang negara tidak hadir, ah, ya, kita waspada saja, ya. Ada unsur-unsur yang memang ya punya agenda-agenda lain,” ujar Prabowo.

Selain personel darat, pemerintah juga mengerahkan kekuatan udara secara intensif untuk menjangkau wilayah-wilayah terdampak yang sulit diakses. Prabowo menyebut, puluhan helikopter dan pesawat dikerahkan setiap hari untuk distribusi bantuan dan evakuasi.

“Kita sudah kerahkan sekarang lebih dari 60 helikopter dan belasan pesawat yang terbang tiap hari, Medan ke lokasi-lokasi, dari Halim ke provinsi-provinsi tersebut,” katanya.

Baca Juga

Mendagri Tito dan Jajaran Lengkap Ikuti Rapat Kerja Pemerintah

Tak hanya fokus pada penanganan darurat, pemerintah juga mulai mengakselerasi fase pemulihan. Prabowo mengungkapkan, dirinya telah memerintahkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Menteri Pekerjaan Umum untuk segera membangun hunian bagi korban bencana.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan dukungan logistik juga diperkuat dengan pengiriman alat berat dan sarana dasar penunjang kehidupan warga di pengungsian.

“1.000 alat berat juga sudah dikirim, antara lain truk, ekskavator, tangki air bersih dan minum. Kemarin kita juga tambahkan lagi alat berat, truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet-toilet portable,” ungkapnya.

Prabowo menegaskan, seluruh langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan keselamatan, pemulihan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana. (agr/aag)